Salin Artikel

Jelang Idul Fitri, Kemenlu Pulangkan 404 WNI dari Detensi Imigrasi Malaysia

Kemudian, WNI yang berada di penampungan sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru.

Sejak pertengahan 2017, Pemerintah Malaysia sementara waktu tidak lagi membiayai deportasi. Kebijakan itu diambil karena masalah internal di Pemerintah Malaysia.

Akibatnya, hingga akhir Mei 2018, diperkirakan hampir 3.000 WNI pelanggar keimigrasian yang ditahan Pemerintah Malaysia di 13 rumah detensi keimigrasian di wilayah Semenanjung. Terdapat sekitar 377 perempuan dan anak-anak yang karena alasan kemanusiaan dibantu pemulangannya oleh Kementerian Luar Negeri.

Keputusan untuk memfasilitasi pemulangan kelompok rentan ini berawal dari kunjungan Duta Besar RI Kuala Lumpur Rusdi Kirana, ke sejumlah detensi imigrasi.

Rusdi Kirana menyampaikan gagasan untuk memulangkan kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak, kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

“Saya sangat prihatin, karena tidak ada prospek mereka akan dipulangkan dalam waktu dekat. Rasanya ada alasan kemanusiaan yang mendesak buat Pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan mereka, khususnya perempuan dan anak-anak," ujar Rusdi dalam siaran pers Kemenlu yang diterima, Rabu.

Berdasarkan data, sebanyak 27.842 WNI dideportasi dari seluruh Malaysia pada 2016 dan 17.153 pada paruh pertama 2017. Menurut data Pemerintah Malaysia, setengah dari 2,5 juta pendatang tanpa izin di Malaysia adalah WNI.

Masalah WNI pendatang tanpa ijin di Malaysia menjadi perhatian pemerintah kedua negara.

WNI yang dipulangkan melalui jalur laut, pelabuhan Pasir Gudang dan Stulang Laut ada sebanyak 222 orang.

Sementara, 182 orang lainnya dipulangkan dengan oleh KBRI Kuala Lumpur melalui jalur udara dengan penerbangan kemanusiaan Lion Air dari Bandara KLIA menuju Jakarta. Dari jumlah tersebut, 392 adalah perempuan dan 12 anak-anak.

Mereka yang dipulangkan melalui jalur laut pada umumnya berasal dari pulau Sumatera dan sekitarnya. Sementara, mereka yang dipulangkan melalui jalur udara pada umumnya berasal dari pulau Jawa, NTB dan NTT.

"Semoga dengan ikhtiar ini mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman," ujar Rusdi Kirana.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/10301841/jelang-idul-fitri-kemenlu-pulangkan-404-wni-dari-detensi-imigrasi-malaysia

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke