Salin Artikel

Menkopolhukam Gelar Rapat Tingkat Menteri Bahas Penanganan Terorisme

Rapat dijadwalkan digelar pukul 13.30 WIB di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Rapat yang akan dipimpin Menko Polhukam Wiranto tersebut membahas penanganan persoalan terorisme di Tanah Air.

Sejumlah pihak direncanakan hadir dalam rakorsus tersebut, antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Lalu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi serta pihak lainnya.

Sebelumnya, sejumlah aksi terorisme terjadi di dalam negeri belakangan ini. Mulai dari kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang melibatkan narapidana terorisme. Lima orang polisi meninggal dalam peristiwa itu. 

Lalu, serangan teror dengan bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya, yaitu di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Gereja Pantekosta Pusat.

Kemudian, ledakan juga kembali terjadi di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Tak berhenti di situ, bom bunuh diri kembali terjadi di depan Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur dan terakhir serangan teror terjadi di Markas Polda Riau.

Puluhan orang menjadi korban dari rangkaian aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo, baik meninggal dunia maupun luka-luka.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/13321591/menkopolhukam-gelar-rapat-tingkat-menteri-bahas-penanganan-terorisme

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.