Salin Artikel

"Saya Tahu Kenapa Perda itu Dibuat Banyak, Saya Tahu, Arahnya ke Mana, Saya Tahu"

Hal tersebut diungkapkan di depan anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sebuah acara di bilangan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018).

Presiden Jokowi mengawalinya topik itu dengan berpesan bahwa legislator sebaiknya tidak perlu membuat terlalu banyak peraturan.

"Saya titip yang berkaitan dengan regulasi. Jangan banyak-banyak buat perda," ujar dia.

Presiden kemudian mengatakan, "Saya tahu kenapa perda itu dibuat banyak, saya tahu. Arahnya ke mana, saya tahu. Begitu juga undang-undang diproduksi banyak, arahnya ke mana juga saya ngerti," lanjut dia.

Presiden Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksud pernyataannya tersebut.

Namun, seolah saling tahu, para anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota kader PPP tertawa mendengar pernyataan Presiden tersebut.

Presiden Jokowi pun mengatakan, "Marilah mulai sekarang kita ubah. Kalau mau buat perda itu yang detail, yang baik, yang punya kualitas dan demi kepentingan jangka panjang."

Perda juga semestinya tidak membuat masyarakat terbebani, memberikan percepatan birokrasi dalam melayani, memberikan keleluasaan masyarakat untuk berinovasi serta berkreativitas.

"Jadi sekali lagi, enggak usahlah lagi kita produksi yang yang namanya perda itu banyak- banyak. Satu, dua, tiga setahun, cukup. Tapi kualitasnya baik," lanjut Presiden Jokowi.

Ia bertanya lagi, "Setuju enggak?"

Para legislator kader PPP kompak menjawab, "Setuju."

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/13032261/saya-tahu-kenapa-perda-itu-dibuat-banyak-saya-tahu-arahnya-ke-mana-saya-tahu

Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke