Salin Artikel

Buka Pertemuan Bilateral, Jokowi Bikin PM China Tertawa

Jokowi mengatakan, pertemuan bilateral ini tidak perlu memakan waktu lama. Sebab,hal yang menjadi ganjalan dalam kerja sama antara kedua negara telah selesai dibincangkan dengan PM Li sebelum pertemuan bilateral digelar.

"Sebetulnya masalah-masalah tadi sudah kita selesaikan di meeting sebelum ini ya. Jadi di sini lima menit saja cukup," ujar Jokowi.

Mendengar hal itu, baik sejumlah menteri Kabinet Kerja, maupun PM Li beserta delegasi tertawa.

Diketahui, saat tiba di Istana Presiden Bogor, PM Li dan Jokowi memang tampak terlibat bincang-bincang.

Mulai dari pertemuan pertama di pelataran Gedung Induk Istana, veranda talk dan penanaman pohon kamper di halaman belakang Istana.

Dalam pidato pembukaan pertemuan bilateralnya itu, Jokowi mengapresiasi kunjungan PM Li ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya sejak PM Li dilantik, Mei 2018.

"Saya senang kunjungan PM Li ke Indonesia disertai delegaai bisnis yang cukup besar. Bagi Indonesia, Tiongkok adalah mitra strategis, terutama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi," ujar Jokowi.

"Dan kunjungan Yang Mulia akan memperkokoh hubungan dua negara. Hubungan yang saling menguntungkan," lanjut dia.

Dalam pertemuan bilateral itu, turut hadir Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Rencananya, usai pertemuan bilateral dilangsungkan, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah kerjasama kedua negara dan diakhiri dengan pernyataan pers bersama. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12463181/buka-pertemuan-bilateral-jokowi-bikin-pm-china-tertawa

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke