KPU Rancang Aturan Peserta Pemilu Wajib Daftarkan Satu Akun per Medsos

Ketua KPU Arif Budiman menjelaskan, nantinya setiap peserta pemilu, baik calon legislator, calon presiden dan calon wakil presiden harus mendaftarkan satu akunnya di satu media sosial kepada KPU.

"Misalnya, Twitter daftar satu akun, Facebook daftar satu akun. Nanti KPU yang bakal memublikasi akun itu ke masyarakat, ini loh akun resminya para peserta Pemilu," ujar Arif dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Harapannya, masyarakat dapat memantau langsung aktivitas peserta pemilu melalui akun media sosialnya secara langsung.

Selain itu, KPU juga berharap masyarakat tidak mempercayai akun dengan nama yang sama dengan nama peserta Pemilu.

"Karena pasti akan ada ribuan akun dengan nama sama. Jangan muda percaya. Tapi mohon anda masyarakat mempercayai akun media sosial yang resmi ini, karena akun inilah yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Arif.

KPU membuat aturan itu juga untuk mempermudah pemberian sanksi apabila akun peserta pemilu melanggar ketentuan kampanye.

Lantas, bagaimana dengan akun peserta pemilu yang tidak didaftarkan ke KPU?

Arif mengatakan, akun-akun tersebut menjadi obyek undang-undang lainnya.

"Bagaimana dengan akun tidak resmi? Enggak bisa nangkap dong KPU? Ya tidak. Setiap aktifitas kita, selalu ada regulasi yang atur. Nah, akun yang lain diatur UU yang lain. Apa? UU ITE. Kalau ribut fitnah memfitnah, hina menghina, colek mencolek, itu UU yang lain, yang mengatur keamanan dan ketertiban, mengganggu kenyaamanan masyarakat," ujar Arif.

Meski demikian, Arif belum bisa memastikan kapan aturan itu akan terbit. Pasalnya, saat ini KPU masih terus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah mengenai empat PKPU lainnya.

"PKPU untuk Pileg dan Pilpres, itu sampai saat ini belum diundangkan karena ada 4 PKPU yang sedang dalam proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kalau sudah selesai, baru kita undangkan," ujar Arif.