Oesman Sapta Sebut Protes soal Perpres TKA Mengada-ada

"Banyak yang mengada-ada soal ini ya (Perpres 20/2018), banyak yang mengada- ada," ujar Oesman saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Namun, bagi Oesman yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI ini melihat polemik Perpres TKA ini adalah bagian kehidupan berpolitik di negara demokrasi.

"Walaupun sudah berulang-ulang kali aparat terkait menjelaskan sesuai bidang masing-masing, tetap saja (jadi polemik). Ya itulah namanya politik. Politik demokrasi ya seperti ini," ujar Oesman.

Ia menekankan, yang terpenting dinamika polemik itu tidak mengarah ke fitnah dan kabar bohong. Ia justru berharap dinamika polemik Perpres 20/2018 itu mengarah ke perbaikan pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Oesman sekaligus mengingatkan seluruh pihak supaya mengedepankan politik santun.

"Santun bukan berarti enggak bisa mengoreksi ya. Dengan kesantunan dalam mengoreksi, orang mungkin yang tidak terpengaruh pun justru bisa menjadi terpengaruh, karena apa? Karena santun," ujar Oesman.

Penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pihak yang pro menganggap perpres tersebut bakal memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri ke dalam negeri. Namun, pihak yang kontra justru merasa perpres itu bakal menyebabkan arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras.

Penjelasan pihak istana

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta publik memahami Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

"Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh Perpres ini. Jangan sepotong-potong," ujar Moeldoko melalui siaran pers resminya, Selasa (1/5/2018).

Moeldoko menegaskan Perpres ini dikeluarkan justru untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, bukan malah untuk membuka selebar-lebarnya arus tenaga kerja asing ke Indonesia.

Perpres 20/2018, lanjut Moeldoko, lebih bertujuan mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Namun, hal itu diimbangi pula dengan sejumlah pasal persyaratan. Tujuannya, untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan kepastian alih teknologi dan keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal.

Bahkan, Moeldoko menegaskan Perpres 20/2018 mempertegas sanksi atas praktik penyalahgunaan tenaga kerja asing di lapangan.

"Di dalam Perpres yang lama, justru tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran yang semacam itu," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu sekaligus meminta publik, tak perlu membawa isu Perpres tersebut ke ranah politik. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini sehingga Moeldoko berpendapat Perpres itu tidak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR RI atau uji materi di MA.