Pemerintah Gelar Rapat Evaluasi Penambahan Cuti Bersama Lebaran

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rapat akan digelar di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Evaluasi ini terkait keputusan penambahan tiga hari cuti bersama pada 11-12, dan 20 Juni 2018 yang diprotes dari DPR dan pelaku usaha.

"Jam 13.00 WIB ini nanti dibicarakan," ujar Lukman ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin.

Lukman mengaku tak tahu apa yang dikeluhkan DPR dan pengusaha terkait penambahan cuti bersama pada Lebaran tahun ini. 

"Jadi saya belum tahu masalahnya di mana. Saya harus ke Menko (PMK) sekarang," kata Lukman.

Pemerintah sebelumnya menambah tiga hari cuti bersama pada 11-12, dan 20 Juni 2018.

Penambahan cuti bersama ini diharapkan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik.

Akan tetapi, kebijakan ini menuai protes dari para pelaku usaha.

Undang pelaku usaha

Secara terpisah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, evaluasi akan dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko PMK Puan Maharani pada hari ini.

"Belum diputuskan, tapi ini mau dirapat-koordinasikan. Jadi Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menpan-RB," kata Asman di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin siang.

Asman mengakui, evaluasi ini dilakukan karena adanya protes dari masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha.

Oleh karena itu, perwakilan pengusaha juga akan diundang dalam rapat tersebut.

"Kan, mereka yang protes keras. Ada pengusaha, ada Industri. Terutama industri dan pelaku usaha," kata Asman.

Asman belum mau bicara soal kemungkinan penambahan cuti bersama itu dibatalkan. 

Salah satu yang memprotes penambahan cuti bersama adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Apindo menilai, kebijakan penambahan cuti bersama Lebaran dari empat hari menjadi tujuh hari akan mengurangi beberapa hal penting dalam dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, kemungkinan tak semua karyawan atau pekerja senang dengan kebijakan tersebut.

Pasalnya, kebijakan ini akan mengurangi jumlah cuti tahunan.