Salin Artikel

Yusril Sebut Politisi PPP Pindah ke PBB karena Keputusan Dukung Jokowi

Menurut Yusril, para tokoh ini tidak puas dengan garis politik yang diambil oleh PPP, di antaranya tentang pemberian dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Dari dua kubu pokoknya yang sama-sama tidak puas dengan kebijakan yang ditempuh oleh partai. Kalau dulu itu tidak setuju dengan dukung Ahok kalau sekarang ini tidak setuju karena barangkali dukung Jokowi," jelas Yusril kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Menurut Yusril, para kader PPP ini mendatangi kantor PBB di Cikini, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Saat itu, mereka menyatakan keinginan bergabung karena merasa ada kesamaan dari segi visi misi dan garis perjuangan.

"Mereka sendiri menamakannya sebagai kelompok PPP Khittah yang terdiri dari dua kubu, baik kubunya Djan Faridz maupun kubunya Pak Romi," ungkap Yusril.

Yusril mengklaim bahwa di beberapa daerah juga sudah banyak kader PPP yang bergabung ke PBB. Dia menilai bergabungnya para anggota PPP ini menambah suara mereka secara signifikan.

"Dengan masuknya teman-teman dari PPP tentu akan lebih memperkuat keberadaan partai ini," ujar Yusril.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa terjadi kepindahan 30 kader PPP ke PBB. Hal tersebut diungkapkan oleh politikus PPP, Ahmad Yani.

Sejumlah elite yang katanya bakal pindah antara lain Wakil Ketua Umum PPP Taman Achda, anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi hingga mantan Sekjen PPP Somali Abdul Malik. (Tribunnews/Fahdi Fahlevi)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Yusril: Kader PPP Membelot ke PBB karena Tidak Setuju Usung Jokowi, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/yusril-kader-ppp-membelot-ke-pbb-karena-tidak-setuju-usung-jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/18/23591711/yusril-sebut-politisi-ppp-pindah-ke-pbb-karena-keputusan-dukung-jokowi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke