Salin Artikel

Munas Alim Ulama PPP Rekomendasikan Jokowi Pilih Cawapres Santri Milenial

Lima kriteria tersebut dibacakan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam puncak acara peringatan Harlah partainya yang ke-45 di UTC, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Sabtu (14/4/2018).

Pertama ucap Romi, sapaannya, cawapres pendamping Jokowi seyogianya memenuhi syariat Islam. Kedua, cawapres Jokowi harus memiliki kompetensi, berintegritas, dan aspiratif. Selain itu, ketiga, papar Romi, cawapres Jokowi juga harus peduli dengan rakyat kecil.

"Keempat yakni santun, santri, berilmu dan berjiwa ulama. Kelima ialah muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," kata Romi saat membacakan rekomendasi di hadapan Presiden Jokowi yang juga turut hadir di sana.

Selain itu, Munas Alim Ulama PPP juga mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran radikalisme berbasis agama. Lalu juga ada rekomendasi agar pemerintah semakin aktif menangkal munculnya hoaks.

Selanjutnya papar Romi, Munas juga merekomendasikan peneguhan komitmen kebangsaan dan menyatakan Pancasila serta NKRI bersifat final. Munas juga meminta PPP terus mengawal pemerintahan yang terpilih dan sah.

Romi menambahkan, Munas pun mengamanahkan pemerintah terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Kemudian, Pemerintah juga diminta untuk menambah fasilitas pendidikan agama, madrasah, dan pondok pesantren yang pengelolanya masih didominasi swasta.

Selanjutnya, pemerintah direkomendasikan untuk meneruskan redistribusi aset yang saat ini tengah dilakukan kepada seluruh rakyat miskin.

"Lalu, merekomendasikan agar pemerintah menekan segala bentuk terjadinya politik uang dan menguatkan institusi pemberantasan korupsi," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/18462351/munas-alim-ulama-ppp-rekomendasikan-jokowi-pilih-cawapres-santri-milenial

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke