Ngototnya Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Jokowi...

Setelah memasang berbagai spanduk dirinya sebagai cawapres, pada Selasa (10/4/2018), Cak Imin meresmikan posko Join yang merupakan akronim Jokowi-Cak Imin.

Posko itu didirikan relawan Cak Imin, Usman Sadikin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat meresmikan posko tersebut, Cak Imin menegaskan dukungan PKB kepada Jokowi-Muhaimin di Pemilu 2019.

“Saya nyatakan PKB pada Pilpres 2019 akan mengusung pasangan Pak Jokowi dan Muhaimin Iskandar yang oleh sahabat Ancu (sapaan akrab Usman Sadikin) disebut pasangan Join,” kata Cak Imin yang saat itu mengenakan jaket merah.

Berselang beberapa jam dari acara peresmian itu, Muhaimin menerima sejumlah pengurus PDI-P di kantor DPP PKB di Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan beberapa pengurus lain.

"Jadi, baru saja saya mendengar berita Cak Imin, Mas Ketum Pak Muhaimin Iskandar, baru saja meresmikan posko pemenangan Pak Jokowi. Jaketnya merah lagi, nah, itu bagus," kata Hasto saat baru tiba kantor PKB.

Resmi bersyarat

Pertemuan Cak Imin dan para pengurus PDI-P berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam.

Kepada para pengurus PDI-P, Muhaimin mengungkapkan niatnya menjadi cawapres Jokowi. Ia juga mengungkapkan bahwa PKB secara resmi sudah mengusung Jokowi asalkan berpasangan dengan dirinya.

"Ya, secara resmi tadi kan sudah saya umumkan, yang akan diusung PKB di 2019 adalah Jokowi-Muhaimin," kata Cak Imin.

Meski mensyaratkan Jokowi harus menggandengnya sebagai cawapres, Muhaimin membantah bahwa dukungan PKB itu bersyarat.

"Bukan syarat. Memang itu yang diusung PKB. Bukan syarat, ya," katanya.

Muhaimin meyakini, Jokowi dan partai koalisi pendukung lain bersedia menerimanya sebagai cawapres. Muhaimin enggan berandai-andai bagaimana jika Jokowi dan partai koalisi lebih memilih calon lain ketimbang dirinya.

"Kami yakin bersedia," katanya.

Dibicarakan bersama

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, dukungan PKB sebagai hal yang positif. Apalagi, PKB juga adalah partai pendukung Jokowi sejak 2014. Namun, terkait Cak Imin yang mensyaratkan bahwa dirinya harus menjadi cawapres, Hasto menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.

"Tentang bagaimana langkah selanjutnya, ya, tentu saja Pak Jokowi akan berdialog dengan Mas Muhaimin Iskandar dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PKB," kata Hasto.

Di PDI-P sendiri, lanjut Hasto, belum diputuskan siapa sosok yang akan diusulkan mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Menurut dia, PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Tentu saja nanti hal tersebut akan didialogkan secara bersama-sama (Jokowi dan partai koalisi)," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan, koalisi Jokowi bukan sekali ini mencari cawapres. Sebelumnya pada pilpres 2014, cawapres untuk Jokowi juga ditentukan melalui musyawarah. Pada akhirnya, disepakati Jusuf Kalla sebagai sosok yang tepat mendampingi Jokowi.

"Dialog itu akan terus dilakukan, termasuk dari Pak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional, tokoh yang sangat berpengalaman di dalam pemerintahan," ucap Hasto.

Pindah haluan

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengakui, Cak Imin bisa saja bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto jika gagal menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, segala kemungkinan masih terbuka sampai pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agustus 2018 mendatang.

"Sebelum dia mendaftarkan ke KPU (bisa berubah haluan). Itu tidak hanya kami. Semua partai seperti itu," kata Daniel.

Menurut Daniel, dukungan PKB terhadap Jokowi-Muhaimin tinggal diformalkan dalam deklarasi. Namun, berdasarkan masukan para ulama yang ditemui Cak Imin, deklarasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Para ulama banyak yang memberikan pesan agar deklarasi jangan terburu-buru. Jadi, bagi PKB saat ini yang penting bergerak saja seperti sukarelawan Join, Jokowi-Cak Imin, itu lebih konkret sebenarnya," kata Daniel.

Daniel mengatakan, idealnya deklarasi resmi dukungan terhadap Jokowi-Muhaimin baru akan dilakukan pada Juni. Pada saat itu, hasil dari pilkada serentak di 108 daerah sudah diketahui dan bisa menjadi acuan.

"Sebab, partai yang sudah dekalrasi saat ini juga masih bisa berubah sampai 4 agustus (pendaftaran ke KPU)," ujarnya.

Bumerang

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai, kengototan Muhaimin untuk menjadi cawapres bagi Jokowi justru bisa menjadi bumerang. Ia memprediksi, Jokowi justru tidak akan simpatik dengan langkah yang dilakukan Cak Imin tersebut.

"Kalau pola kedekatannya semacam ini, justru semakin tidak dipilih Jokowi," kata Syamsuddin.

Syamsuddin menilai, Cak Imin dan PKB seharusnya bisa menyatakan dukungan kepada Jokowi tanpa syarat, seperti partai lain yang saat ini sudah menyatakan dukungannya. Masalah jatah cawapres hingga menteri bisa dibicarakan belakangan.

"Kalau dari awal sudah mensyaratkan jadi cawapres, itu bisa jadi bumerang," kata Syamsuddin.