Salin Artikel

Luhut Pandjaitan, Jenderal Penghubung Jokowi dan Prabowo

Untuk mendinginkan suasana, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan kelompok. Tokoh pertama yang ditemui kepala negara adalah rivalnya pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto.

Berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang untuk membahas politik dan keamanan, Jokowi bukannya ditemani oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Saat itu, Jokowi lebih memilih ditemani Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedekatan Luhut dengan Prabowo membuatnya dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk ikut dalam pertemuan penting itu. Keakraban Luhut dan Prabowo pun membuat suasana pertemuan yang membahas topik serius tetap berlangsung cair. Bahkan, usai pertemuan, Jokowi dan Prabowo menunggang kuda bersama untuk menunjukkan kekakraban dihadapan publik.

Beberapa hari lepas pertemuan itu, Luhut pun membuat tulisan di akun Facebook resminya.

"Saya kenal Pak Prabowo sejak dari pangkat Letnan. Sudah lebih dari 30 tahun kami berteman, walaupun kadang kami berbeda pendapat. Tapi kalau kami sudah bicara tentang NKRI, kami jadi sepakat, kami jadi satu dan kokoh. Kami tidak mau ditawar soal itu," tulis Luhut.

Dalam tulisan itu, Luhut juga menceritakan bagaimana ia dalam sebuah makan siang melobi Prabowo agar mau menerima Jokowi di Hambalang. Awalnya, mantan Danjen Kopassus itu menolak dan lebih memilih agar dirinya saja yang menemui Jokowi di Istana.

"Tapi akhirnya beliau sepakat juga bahwa Pak Jokowi yang akan pergi ke Hambalang," ujar Luhut.

Jelang Pilpres

Kini setelah satu tahun berlalu, Prabowo dan Luhut kembali bertemu. Kedua Jenderal itu makan siang empat mata di salah satu restoran di Hotel bintang 5 di Jakarta, Jumat (7/4/2018).

Pertemuan yang harusnya tak dipublikasikan ke media itu bocor dan sudah dibenarkan oleh elite Partai Gerindra.

"Pertemuan itu betul, biasa saja silaturahmi biasa kan. Namanya kenal sudah lama, satu mantan komandan, yang kedua bekas mantan teman bisnis," kata Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Menurut Dasco, sebelum ini Prabowo dan Luhut juga sudah sering menggelar pertemuan. Namun, Dasco mengaku tak mengetahui apa yang dibahas Prabowo dan Luhut dalam pertemuan terakhir itu.

Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade meyakini pertemuan empat mata itu terkait dengan gelaran Pilpres 2019, dimana Prabowo berencana akan maju kembali menantang Jokowi sebagai petahana.

"Tapi yang jelas pertemuan Pak Prabowo dan Pak Luhut tidak akan berpengaruh apa pun kepada pencalonan pak Prabowo sebagai Capres," kata Andre.

Andre sekaligus membantah bahwa Prabowo galau atau ragu untuk mencalonkan diri kembali di pilpres. Menurut Andre, Prabowo saat ini masih menunggu waktu yang tepat untuk deklarasi.

"Pertemuan antara sahabat lama ini, tidak akan merubah rencana partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres," tegas Andre.

Penyambung

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui, selama ini Luhut lah yang menjadi penghubung antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Kedekatan Luhut dan Prabowo sejak mengemban karir di militer membuat komunikasi antara kedua tokoh tersebut berjalan dengan baik.

"Jadi, Pak Luhut itu termasuk yang menjembatani pemerintah dengan oposisi Gerindra," kata Riza.

Riza mengatakan, pertemuan keduanya selama ini umumnya membahas situasi dan kondisi bangsa. Luhut dari pihak pemerintah menyampaikan apa yang menjadi program Jokowi. Sementara Prabowo menyampaikan apa yang menjadi kritik dan harapan dari oposisi.

"Kan perlu ada orang di pemerintah untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Pak Luhut lah yang selalu membangun komunikasi dengan Prabowo," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/07/13125511/luhut-pandjaitan-jenderal-penghubung-jokowi-dan-prabowo

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke