Atasi "Stunting" di Indonesia, Menkes Juga Andalkan Dana Desa

Penyelesaian masalah ini harus komprehensif. Tidak hanya memberikan asupan gizi yang cukup kepada ibu hamil dan anak di bawah lima tahun, tetapi juga harus mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

"Kalau intervensinya hanya dari kesehatan, pemberian makanan sehat dan sebagainya, ini enggak bisa. Intervensinya harus spesifik, beri makan sehat, kasih zat besi, betul, tapi perlu juga akses ke air bersih, sanitasi dan sebagainya," ujar Nila di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Oleh karena itu, persoalan stunting tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, tetapi juga harus menjadi orientasi kementerian lainnya.

Salah satu pintu masuk agar penanganan stunting di Indonesia tepat dan efektif adalah dengan memanfaatkan dana desa.

Dana desa dapat digunakan misalnya untuk pembangunan pos pelayanan terpadu di tingkat desa, serta pembangunan fasilitas air bersih.

"Dengan dana desa, khususnya program padat karya tunai, kementerian lintas sektor kan ikut di sana. Oleh karena itu, tahun ini 100 desa akan dicoba, titik poinnya adalah Posyandu," ujar Nila.

Gambaran anak penderita stunting di Indonesia cukup menggelisahkan.

Catatan Kemenkes pada 2013, jumlah anak penderita stunting sebesar 37,2 persen. Artinya, dari 10 anak Indonesia, 2 di antaranya  gagal tumbuh.

Penyebabnya, kekurangan nutrisi secara kronis. Sejak bayi berada dalam kandungan, sang ibu tidak memberikan asupan bergizi. Hal ini menyebabkan ibu kekurangan gizi, demikian pula bayinya. 

Biasanya, seorang anak yang lahir dalam kondisi stunting juga akan berlanjut dalam masa tumbuh kembangnya.   

"Sebenarnya kalau dari dalam perut sudah kurang gizi, begitu lahir, ada kesempatan mengejarnya sampai dua tahun. Tapi memang agak sukar. Biasanya hanya 15 persen naiknya dan IQ-nya tidak bisa melebihi jenius," papar Nila.