Salin Artikel

Menurut Golkar, Ini Alasan Jokowi Bikin Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Menurut Hetifah, Presiden Joko Widodo bermaksud untuk menerapkan redistribusi lahan yang sebelumnya dikuasai oleh korporasi dan diterlantarkan kepada masyarakat.

"Setahu saya maunya Pak Jokowi itu membalik tanah-tanah yang sudah dikelola, diberikan kepada korporasi dan terbukti tanah itu terlantar, dibagikan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan produksi," ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Hetifah menjelaskan, saat ini banyak perusahaan yang mengusai jutaan hektar lahan melalui kepemilikan Hak Guna Usaha atau HGU. Namun, sebagian besar lahan tersebut terlantar dan tidak dimanfaatkan secara produksi.

Menurut Hetifah, sertifikasi atas tanah terlantar itu bisa digunakan untuk meredistribusi kepada masyarakat yang tak memiliki lahan.

"Jangan sampai orang itu bisa mengusai berjuta hektar apalagi kalau tidak dimanfaatkan. Itu yang harus bisa kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu namanya redistribusi," tuturnya.

Meski demikian, lanjut Hetifah, pemerintah juga seringkali menemui kesulitan dalam menetapkan suatu lahan yang dikuasai oleh korporasi sebagai lahan terlantar.

Banyak perusahaan yang akhirnya menggugat penetapan lahan terlantar oleh pemerintah.

Sehingga, pemerintah kesulitan untuk membagikan lahan yang terindikasi terlantar kepada masyarakat.

"Kesalahan-kesalahan di masa lalu itu harus dikoreksi. Saatnya jokowi mengoreksi kebijakan sebelumnya yang mungkin tidak pro terhadap rakyat terkait lahan. Dikoreksi lagi tanah yang terlantar dan supaya tidak senjang dibagikanlah kepada rakyat daripada terlantar tidak dimanfaatkan," kata Hetifah.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/13520421/menurut-golkar-ini-alasan-jokowi-bikin-program-bagi-bagi-sertifikat-tanah

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke