Salin Artikel

Ketua KPK Akui Ada Serangan Air Keras dan Bom Molotov ke Pegawai KPK

Kemarin, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Novel menyampaikan bahwa penyiraman air keras juga terjadi kepada dua pegawai KPK lainnya.

"Oh itu kejadiannya sudah lama. Jadi ada yang mobilnya disiram air keras, satu lagi terus terang saya belum tahu," ujar Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Tetapi yang mobilnya itu kalau enggak salah juga penyidik yang senior. Malah ada yang rumahnya dilempari bom molotov, ada," kata dia.

Saat ditanya wartawan siapa dua penyidik KPK yang mendapatkan teror dan penyerangan dengan air keras, Agus tidak mau mengungkapnya.

Ia justru meminta media untuk membuka berbagai pemberitaan beberapa tahun silam, karena peristiwa itu bukanlah peristiwa yang baru dan sudah pula diberitakan.

Setelah dimintai keterangan oleh Komnas HAM kemarin, Novel Baswedan tak banyak bicara terkait kasus penyiraman air keras kepada dirinya kepada media.

Namun tim kuasa hukum Novel, Alghiffari Aqsa mengatakan, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Novel memberikan keterangan yang selama ini tidak banyak terungkap ke publik.

"Tadi dijelaskan juga penyerangan kepada KPK dan institusi penyidik dan staf KPK tidak hanya 11 April 2017 lalu. Bahkan penyiraman air keras tidak hanya kepada kepada Mas Novel ternyata," ujar Alghiffari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca: Kepada Komnas HAM, Novel Ungkap Penyiraman Air Keras Tak Hanya Terjadi Kepadanya)

Menurut Alghiffari, Novel mengungkapan bahwa penyiraman air keras juga terjadi kepada pegawai KPK lainnya. Alghiffari menyebut ada dua orang pegawai KPK yang diserang dengan air keras.

Penyerangan itu terjadi sebelum kasus penyiraman air keras kepada Novel terjadi. Namun Algifari mengatakan tidak bisa menyebut nama dua pegawai KPK karena alasan keamaman pegawai KPK tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/13005271/ketua-kpk-akui-ada-serangan-air-keras-dan-bom-molotov-ke-pegawai-kpk

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke