Salin Artikel

Wiranto: Jangan Sampai Tahun Politik Menyebabkan Trauma di Masyarakat

Instruksi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam Rapat Kerja Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2018 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018) pagi.

"Ada istilah, 2018 dan 2019 itu tahun politik karena ada pilkada dan pilpres. Kebiasaan kita, memahami tahun politik itu mesti suhu politik meningkat. Kebiasaan kita, tahun politik itu mesti ada konflik. Inilah yang jangan kita budayakan," ujar Wiranto.

"Kemarin waktu rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, kita semua diingatkan jangan sampai tahun politik ini menyebabkan trauma di masyarakat, seakan-akan tahun politik itu mesti ada konflik. Jangan," kata dia.

Jika masyarakat berpersepsi demikian, menurut Wiranto, akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Bentuk paling ekstrem, masyarakat menjadi takut dalam beraktivitas.

"Kalau sudah begini bahayanya apa? Turis menurun, negara-negara yang tadinya dia mau investasi jadi wait and see. Ya iyalah, mana ada negara yang mau masukin uangnya ke negara yang enggak aman, negara bodoh namanya," ujar Wiranto.

Oleh sebab itu, melalui rakornas yang dihadiri seluruh sekretaris daerah tingkat kota, kabupaten hingga provinsi ini, Wiranto ingin mengajak agar pemerintah daerah ikut berkontribusi dalam membangun persepsi positif di masyarakat terkait pilkada.

"Peserta rakornas ini nantinya membuat persepsi, pilkada pasti aman. Jangan pilkada malah konflik. Kalaupun ada konflik, mari kita potong akar konfliknya agar tidak lagi tumbuh," ujar Wiranto.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/12564181/wiranto-jangan-sampai-tahun-politik-menyebabkan-trauma-di-masyarakat

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke