KPU Akan Tindaklanjuti Putusan Bawaslu jika Gugatan PBB Dikabulkan

KPU pun menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait sidang sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 itu.

"Kalau menurut undang-undang, apa pun keputusan Bawaslu kami wajib menindaklanjuti," ujar Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Misalnya, jika nantinya gugatan partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra yang dikabulkan Bawaslu RI, maka KPU siap untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

"Peraturannya seperti itu," ucap Hasyim.

Diketahui, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Alasannya, PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu.

Alhasil, sengketa tersebut harus berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI. Agenda sidang yang berlangsung hari ini mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.

PBB meminta Bawaslu RI membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. PBB juga meminta diloloskan oleh Bawaslu RI menjadi peserta Pemilu mendatang.