Salin Artikel

Kepala BNPT Minta Mantan Napi Teroris Tidak Dimarjinalkan

Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. Padahal, hal ini dapat memicu mantan napi teroris itu kembali berbuat hal yang sama.

Dari sekian banyak napi teroris, kata dia, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.

"Itu yang kami sentuh saat ini dan membuka akses. Jangan dimarjinalkan mereka. Nanti ada potensi kembali," ujar Suhardi di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Suhardi mengatakan, dalam beberapa kasus, mantan napi teroris dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP.

Oleh karena itu, ia mengimbau para kepala daerah jangan cuek dengan keberadaan mereka. Usai dibina di Dinas Sosial, Suhardi meminta para kepala daerah menjemput terduga teroris itu kembali ke rumah tinggalnya.

"Pantau di mana mereka tinggal, dengan siapa, sehingga ada kontrolnya," kata Suhardi.

Anak-anak pelaku teror juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Suhardi mengatakan, jika ayahnya radikal, belum tentu anaknya terpapar.

BNPT dan Polri memiliki program kontra radikal berupa penyuluhan pada masyarakat, khususnya anak-anak untuk lebih mencintai tanah air. Dengan demikian, pengaruh radikal bisa diminimalisir.

Suhardi mengatakan, penanggulangan terorisme harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Selain penindakan oleh aparat penegak hukum, perlu dilakukan juga pembinaan pasca keluar dari tahanan.

Deradikalisasi diperlukan untuk mengubah pola pikir mereka kembali ke jalan lurus. Memberi pemahaman bahwa tindakan mereka di masa lalu justru merugikan saudara-saudaranya sendiri.

BNPT melibatkan sejumlah ahli untuk mengurai permasalahan tersebut.

"Orang Amerika tanya ke saya, memang bisa ubah pemikiran teroris? Saya buktikan, saya bisa mengubah isi kepala teroris," kata Suhardi.

Suhardi mengatakan, dari 600 mantan napi teroris, 150 di antaranya telah bertobat. Bahkan, mereka membantu BNPT untuk memberi penyuluhan pada napi teroris lainnya agar terlepas dari radikalisme.

"Sekarang kami manfaatkan mereka untuk kebaikan. Kalau kami kan dianggaonya toghut, kalo mereka lebih manfaat karena dianggap punya ilmu agama tinggi," kata Suhardi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/06203361/kepala-bnpt-minta-mantan-napi-teroris-tidak-dimarjinalkan

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke