Salin Artikel

Jika Ingin Gabung Golkar, Fahri Hamzah Diminta Kampanyekan Jokowi Capres 2019

Namun, ia belum mendapat keterangan resmi dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait rencana masuknya Fahri ke Golkar.

"Ya saya akan cek pada ketum (ketua umum). Tapi, kan, begini, kalau memang Pak Fahri mau bergabung dengan Golkar, tentu Golkar dengan senang hati menerima. Cuma ya harus ikut prosedur," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Beberapa keharusan yang harus dilakukan Fahri, kata Ace, ialah mengampanyekan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019 karena Golkar telah mengusungnya.

Ia juga mengatakan, nantinya Fahri harus menunjukkan karakter Golkar sebagai partai yang nasionalis. Hal itu tentunya akan berbeda dengan PKS yang merupakan partai Islam.

"Karena itu, harus ikut dengan karakternya Golkar sebagai partai kekaryaan nasionalis dan sudah menyatakan dengan tegas mendukung Pak Jokowi sebagai capres pada 2019. Tidak lagi keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut mendukung pemerintahan ini sampai 2019," lanjut dia.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan. Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/14374051/jika-ingin-gabung-golkar-fahri-hamzah-diminta-kampanyekan-jokowi-capres-2019

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke