Rekomendasi Pansus Angket KPK, Fahri Hamzah Minta Jokowi Tak Lepas Tangan

Ia menilai Jokowi harus terlibat dalam menjalankan rekomendasi yang disusun Pansus Angket KPK.

"Ya harus dia (Presiden) yang bertanggung jawab memberantas korupsi. Bukan KPK tapi presiden. KPK ongkos milihnya cuma Rp 1 milyar. Presiden Rp 15 triliun. Yang bersumpah jalankan Undang-undang kan presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Ia menambahkan, Presiden berkewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang baik dan tidak tumpang tindih antara penegak hukum lainnya.

Karena itu, lanjut Fahri, Presiden wajib memikirkan untuk menjalankan rekomendasi Pansus nantinya.

Ia berharap Presiden nantinya menyiapkan sejumlah opsi agar rekomendasi Pansus dalam membenahi KPK bisa ia laksanakan sehingga tercipta sitem pemberantasan korupsi yang komprehensif dengan Polri dan Kejaksaan.

"Menurut saya harmonisasi terhadap sistem bernegara sangat ditentukan oleh keberanian Presiden. Untuk memandang apakah ada masalah dalam sistem kita ini. Presiden jangan hanya marah-marah begitu dong," lanjut Fahri.

Sebelumnya anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Masinton Pasaribu membenarkan bila draf sementara rekomendasi Hak Angket yang dikirim ke seluruh fraksi berisikan permintaan pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dokumen itu terdapat rekomendasi Pansus yang meminta Presiden bersama KPK membentuk Dewan Pengawas (Dewas) untuk mengawasi kinerja KPK.

"Jadi gini, rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK. Dewas nanti supaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Saat ini rekomendasi pembentukan Dewas tengah dipelajari seluruh fraksi. Pansus masih menunggu respons dari seluruh fraksi di DPR terkait persetujuan pembentukan Dewas.