Pimpinan DPR Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Belum Disetujui

Ia mengatakan, pasal tersebut masih dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RKUHP dan masih diperdebatkan.

"RUU KUHP ini masih ada di Panja sehingga semuanya masih digodok sehingga semuanya masih mempunyai kemungkinan (berubah). Apakah itu akan bisa masuk, apakah itu nanti mental," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Saat ini, kata Agus,50 persen fraksi menyetujui adanya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, sedangkan sisanya belum menyepakati.

Apalagi, pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap, pembahasan RKUHP bisa selesai pada masa sidang ini sehingga tidak berlarut-larut ke masa sidang berikutnya.

"Pengesahannya harus ada di paripurna sehingga semua isu, semua kemungkinan, semua hal yang berkaitan dengan pa yang ada di dalam KUHP itu masih belum ada ketetepan," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Saat dikonfirmasi, juru bicara MK Fajar Laksono membenarkan adanya putusan MK yang membatalkan pasal penghinaan presiden.

"Iya pernah. Istilahnya, MK membatalkan hatzaai artikelen, pasal kebencian," ujar Fajar saat dihubungi, Rabu (31/1/2018).