Salin Artikel

KPK Bakal Analisis Munculnya Nama TB Hasanuddin di Sidang Kasus Bakamla

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, munculnya nama politisi PDI Perjuangan itu tentu akan menjadi analisis KPK. "Proses persidangan saya kira kita ikuti saja, ya. Sebab, kalau ada fakta-fakta yang muncul, tentu akan dianalisis lebih lanjut," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sejauh mana munculnya nama TB Hasanuddin di kasus itu relevan dengan pembuktian terhadap terdakwa Novel Hasan, KPK juga akan mempelajari. "Kalau ada informasi-informasi baru, sejauh mana itu bisa ditindaklanjuti, tentu akan dianalisis dulu oleh tim jaksa," ujar Febri.

Fayakhun sebelumnya mengaku pernah dikenalkan kepada Staf Ahli Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Menurut Fayakhun, ia pertama kali dikenalkan kepada Habsyi oleh politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.

Hal itu dikatakan Fayakhun saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1/2018). "Awalnya saya enggak kenal, sampai dikenalkan Bapak TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR," kata Fayakhun.

Menurut Fayakhun, saat itu TB Hasanuddin merupakan senior dan temannya sesama anggota Komisi I DPR. Adapun Habsyi juga merupakan kader PDI Perjuangan.

Fayakhun mengatakan, saat berkenalan dengan Habsyi, sedang berlangsung rapat dengar pendapat Komisi I DPR dan Bakamla. "Lalu, dia (Habsyi) minta nomor telepon dan agresif sekali ingin hubungi saya," kata Fayakhun.

Setelah itu, menurut Fayakhun, Habsyi pernah memintanya bertemu. Saat itu, Habsyi meminta Fayakhun membantu Bakamla. Meski demikian, menurut Fayakhun, Habsyi tidak menyebut secara spesifik permintan bantuan tersebut.

"Dia minta bantuan, intinya minta Komisi I DPR support Bakamla, tetapi saya tolak," kata Fayakhun.

Dalam persidangan sebelumnya, Fayakhun disebut menerima uang dalam proyek pengadaan satelite monitoring dan drone di Bakamla. Fayakhun disebut berperan meloloskan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/07571661/kpk-bakal-analisis-munculnya-nama-tb-hasanuddin-di-sidang-kasus-bakamla

Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke