Mensos Pastikan Ide Relokasi Penduduk Asmat Tidak Jadi Dilakukan

Ide itu awalnya diungkapkan Presiden Joko Widodo menyusul serangan wabah penyakit campak dan dehidrasi terhadap penduduk di kabupaten tersebut.

"Awalnya kan Presiden bertanya, termasuk kepada saya sebagai Mensos. Apa memungkinkan dilakukan relokasi? Setelah kami lakukan kajian di lapangan, khususnya di Asmat, tidak mungkin dilakukan relokasi secara menyeluruh," ujar Idrus di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Idrus melanjutkan, solusi agar masyarakat Kabupaten Asmat terjangkau akses pelayanan kesehatan adalah mengonsentrasikan permukiman penduduk di suatu area yang mudah dijangkau.

Jadi, jika selama ini rumah-rumah penduduk di Kabupaten Asmat menyebar pada area-area tertentu, pemerintah akan membangun sebuah komunitas di mana masyarakat dapat terkonsentrasi di suatu wilayah. Dengan demikian, pemerintah semakin mudah mengakses mereka.

"Di Kemensos kami punya program bagaimana membangun komunitas terpencil. Apabila ini dilaksanakan, maka memberikan kemudahan, akan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebaginya," ujar Idrus.

Idrus menegaskan, masyarakat Papua masih sangat erat dengan budaya dan adat istiadat. Oleh sebab itu, konsep pembangunan di sana tetap mesti dilandasi oleh kebudayaan yang ada di sana.

"Apapun yg dilakukan di Papua, harus berbasis budaya, sesuai ciri karakter daerah itu, tidak boleh kita berpikir membangun Papua sama dengan membangun Jawa Barat," ujar Idrus.

Diberitakan, Presiden Jokowi menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan.

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Tahun ini, wabah menghinggapi penduduk Kabupaten Asmat.

"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018) sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.

Jokowi yakin, pemerintah daerah mampu memfasilitasi relokasi penduduk. Jika pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri, Jokowi menegaskan, pemerintah pusat siap turun tangan membantu relokasi penduduk Papua di wilayah terpencil.

Namun Presiden menyadari bahwa relokasi adalah hal yang sulit. Sebab, pasti ada perubahan budaya.