Pemerintah Diminta Jelaskan Pemanfaatan Hasil Cukai Vape

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai pemerintah perlu menjelaskan rencana pemanfaatan dana hasil cukai vape.

“Uang dari hasil cukai ini mau dikemanakan?” ujarnya dalam acara Polemik MNC Trijaya FM di Jakarta, Sabtu, (27/1/2018).

Menurut Bima, penggunaan dana hasil cukai vape perlu jelas sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Sebab saat ini, banyak pihak yang mengritik besaran tarif cukai vape.

Rencana pemerintah menerapkan tarif cukai vape sebesar 57 persen dianggap akan membebani para pelaku bisnis vape yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bima memperkirakan, potensi penerimaan negara dari cukai vape mencapai Rp 57 miliar setahun. Namun rencana penggunaan dana itu dinilai belum jelas.

“Apakah uang itu mau masuk ke BPJS Kesehatan? sedangkan belum tentu penyakit yang ditanggung oleh di BPJS Kesehatan disebabkan oleh konsumsi vape. Ini yang harus dijawab,” kata dia.

Saat ini salah satu sumber dana BPJS Kesehatan berasal dari cukai rokok. Dana itu digunakan karena 30 persen klaim berasal dari peserta yang menderita penyakit katastropik seperti hipertensi dan penyakit jantung yang sebagian besar diakibatkan oleh rokok.

Dokter sekaligus pemerhati kesehatan dari Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia Amaliya meminta agar pemerintah menimbang kembali rencana pengenaan cukai vape yang tinggi.

Ia menuturkan, berdasarkan penelitian Public Health of England, bahaya vape untuk kesehatan hanya 5 persen dari bahaya kesehatan yang berasal dari rokok konvensinal.

Sementara berdasarkan penelitian YPKP dan Universitas Padjajaran Bandung kata dia, rokok yang dibakar menghasilkan 4.000 zat pemicu kangker dan racun. Menurut Amalya, vape lebih sehat dibandingkan dengan rokok konvensional.