Demokrat Ragukan Netralitas Jenderal Polri jika Jadi Penjabat Gubernur

"Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Tetapi bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari?" ujar Didi melalui siaran persnya pada Jumat (26/1/2018).

Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Jawa. Sumatera Utara juga merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Menurut Didi, pelaksanaan pilkada di dua provinsi itu harus demokratis dan adil.

"Hak rakyat untuk memilih harus dijamin sepenuhnya dari segala bentuk potensi manipulasi," ujar Didi.

Apalagi, persaingan di tahun politik sangat keras. Banyak kepentingan yang harus dilindungi demi pilkada yang adil dan demokratis.

Lebih-lebih, khususnya di Jawa Barat, ada anggota kepolisian yang menjadi peserta pilkada. Maka Didi berpendapat kurang patut jika pejabat kepolisian diangkat menjadi penjabat gubernur.

"Sekali lagi bagaimana kelak akan bisa menjaga netralitas? Apakah tidak ada aparatur pemerintah lain yang lebih pas untuk ditempatkan pada wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara sesuai amanat UU Aparatur Sipil dan Negara?" kata Didi.

"Biarkanlah polisi tetap netral, menuntaskan tugas mulia dengan profesional, baik sebagai pengayim dan yang terpenting sebagai penegak hukum yang benar-benar bisa menjaga ketertiban dan netralitas penyelenggaraan Pilkada di atas semua kepentingan," ujar dia.

Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri belum menentukan nama yang akan diangkat sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri, yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur. Dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

(Baca: Dua Petinggi Polri Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut)