Gerindra: Selama Tak Ganggu Kinerja, Menteri Tak Masalah Rangkap Jabatan

"Saya pikir selama itu tidak menganggu kinerja ya sah-sah saja ya. Kalau rangkap jabatan banyak dia enggak mampu itu yang masalah," kata Edhy di kompleks parlemen DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Apalagi, menurut Edhy, ada banyak orang yang hanya punya jabatan tunggal, tetapi justru tak mampu menunaikan tanggung jawabnya dengan maksimal.

"Ada yang jabatannya cuma satu tapi enggak kerja-kerja kan banyak juga. Kita enggak usah beralasan berasumsi nyatanya banyak juga yang jabatannya double kerja dengan baik," kata dia.

Sebagai anggota DPR RI, Edhy juga berpendapat, tak ada aturan yang melarang rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus pengurus partai politik.

"Anjuran (tidak rangkap jaabatan) dalam aturannya tidak ada. Dalam pandangan saya pribadi sebagai salah satu anggota DPR rangkap jabatan itu selama dia mampu menyelesaikan dengan semua tugas-tugasnya ya saya pikir tidak ada masalah," kata dia.

Soal Jokowi inkonsistensi atau tidak terhadap komitmennya saat melarang menteri rangkap jabatan, Edhy menyerahkan hal itu kepada publik agar menilainya masing-masing.

"Saya tidak tahu itu. Silakan saja karena saya sendiri tidak memilih presiden ini. Biar masyarakat yang menilai," ujar Edhy.

Sebagaimana diketahui, pasca-perombakan kabinet pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menjadi sasaran kritik sejumlah pihak lantaran mempersilakan sejumlah menterinya rangkap jabatan.

Hal ini berbeda dari komitmen yang ia tegaskan ketika baru terpilih menjadi Presiden pada 2014 lalu, bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pejabat struktural partai politik.

Misalnya, Presiden Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, ada Idrus Marham yang baru saja dilantik sebagai menteri sosial, namun ia juga mendapatkan posisi sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar.

Nusron Wahid juga diketahui merangkap jabatan sebagai Kepala BNP2TKI sekaligus Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan Partai Golkar.

Terakhir, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga dikabarkan bakal mendapatkan posisi strategis di partainya, PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan kelonggaran bagi para menterinya untuk merangkap jabatan, salah satunya Puan.