Demi Hak Berserikat, Pembubaran Ormas Dinilai Harus Melalui Pengadilan

Namun, pemerintah tidak berhak untuk membubarkan atau mencabut status badan hukum suatu ormas tanpa melalui proses peradilan.

Hai itu dia ungkapkan saat membacakan keterangan ahli pada sidang uji materi Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Negara memang memiliki hak untuk mengontrol atau mengatur ormas agar tidak melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tapi pembubaran suatu ormas harus melalui proses peradilan sebagai pembuktian ormas tersebut melakukan pelanggaran sebelum dibubarkan," ujar Fatkhul Muin dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa itu mengatakan, proses pembubaran melalui pengadilan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penjaminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Pembubaran tanpa melalui pengadilan, lanjut Fatkhul, akan berpengaruh pada kebebasan berserikat yang telah diatur dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tidak bisa melanggar prinsip-prinsip yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum.

"Nilai-nilai HAM harus dijunjung tinggi dalam menjalankan negara. Proses peradilan harus dilakukan untuk memberikan rasa adil terhadap masyarakat atas hak konstitusionalitas untuk berserikat," tuturnya.

Sebelumnya, pemohon atas nama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka menggugat Pasal 80A terkait pencabutan status badan hukum dan pembubaran ormas.

Dalam permohonan gugatannya, mereka membandingkan mekanisme pembubaran ormas dengan mekanisme pembubaran serikat pekerja dan partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pembubaran organisasi pekerja berbasis massa yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hanya bisa dibubarkan melalui pengadilan.

Begitu juga dengan pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.