Salin Artikel

Oesman Sapta: Ada yang Coba Pecah Belah Saya dengan Wiranto

Hal ini dilakukan dengan menimbulkan kekisruhan di internal Partai Hanura.

"Orang coba pecah belah saya dengan Pak Wiranto. Enggak mungkin bisa," ujar Oesman Sapta, saat dijumpai wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (17/1/2018).

OSO menegaskan, komunikasi antara dirinya dan Wiranto sangat baik, terutama terkait persoalan-persoalan partai.

"Apalagi saya menjalankan tugas yang diperintahkan Pak Wiranto," tambah Ketua DPD RI tersebut.

Oesman Sapta akan mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik internal partainya.

Akan tetapi, caranya bukan dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Ia hanya menyebutkan bahwa langkah yang dilakukannya sesuai dengan mekanisme organisasi.

OSO juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kesalahan sehingga elemen Hanura bersatu kembali.

Jika ada pihak yang menghalangi, OSO akan mengambil langkah tegas sesuai aturan partai.

"Ada kekurangan, saya luruskan dan kalau ada yang enggak terima, tentu akan saya ambil langkah cepat demi mengamankan situasi partai," ujar OSO.

Sebelumnya, sejumlah pengurus DPD Hanura melayangkan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta.

Para pengurus DPD menilai, OSO melakukan sejumlah kesalahan, mulai dari melanggar AD/ART, melanggar pakta integritas hingga diduga melakukan praktik mahar politik.

Badan Pengurus Harian (BPH) Hanura kemudian mengeluarkan surat pemecatan kepada OSO dan menunjuk Wakil Ketua Umum Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Rencananya, Hanura kubu Sarifudin Sudding akan menggelar Munaslub di Jakarta pada Rabu malam ini. Munaslub itu mengagendakan pemilihan ketua umum pengganti OSO.


https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/19542591/oesman-sapta-ada-yang-coba-pecah-belah-saya-dengan-wiranto

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke