Salin Artikel

CSIS: Kecil Kemungkinan Jokowi Copot Airlangga dari Jabatan Menperin

Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, ada beberapa indikator yang menjadi alasan kecilnya kemungkinan Jokowi menggeser Airlangga dari jabatan Menperin.

"Pertama, efek menggeser Airlangga sangat besar dari sisi percaturan politik," kata Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Menurut Arya, dua reshuffle kabinet terakhir telah benar-benar menciptakan kegaduhan di nasional.

Sementara itu, tahapan pilpres akan dimulai tak lama lagi, sekitar bulan Agustus-September.

"Jokowi kemungkinan menghindari sekali kegaduhan politik baru, yang diciptakan dari perombakan kabinet," kata dia.

Kedua dari sisi internal Partai Golkar sendiri, yang apabila Airlangga dicopot maka harus ada calon yang menggantikannya sebagai Menperin.

Menurut Arya, tidak mudah bagi Golkar untuk mencari calon dengan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang bagus seperti Airlangga di sektor industri.

Di sisi lain, Golkar tengah disibukkan dengan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sekretaris Jenderal.

Ditambah lagi, partai berlambang pohon beringin itu butuh upaya pemulihan (recovery) paska kasus hukum yang menimpa Setya Novanto.

"Jadi, dinamika di internal ini masih berjalan. Kalaupun terjadi reshuffle, kecil kemungkinannya. Dari pihak Airlangga juga kecil kemungkinannya mengundurkan diri," ucap Arya.

Ketiga, dari sisi waktu di mana saat ini partai politik (parpol) tengah sibuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah.

Pendaftaran akan dibuka mulai 8 Januari hingga 10 Januari untuk 171 daerah.

Ditambah dengan tahapan pilpres yang akan dimulai bulan Agustus, Arya memperkirakan Jokowi akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa.

Terakhir, indikator kinerja Airlangga yang sejauh ini cukup baik dan tidak ditemukan persoalan serius.

"Catatan negatif dan evaluasi dari kabinet juga tidak ada. Jadi, tidak ada alasan dari pemerintah untuk mendorong Airlangga mundur," kata Arya.

Dari keempat indikator tersebut, Arya mengatakan risiko politik bagi Jokowi dan Golkar akan cukup besar apabila menggeser Airlangga dari jabatannya.

"Jadi, saya kira Jokowi dan Golkar akan menghindari betul isu-isu yang berkaitan dengan ini," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/06/20053131/csis-kecil-kemungkinan-jokowi-copot-airlangga-dari-jabatan-menperin

Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke