Salin Artikel

Ketua DPP Golkar Sebut 2017 sebagai Tahun Penangkapan

Karena itu, ia menyebut tahun 2017 merupakan tahun penangkapan.

"Saya menilai 2017 adalah kalau untuk politisi suram. Saya anggap tahun penangkapan. Banyak sekali anggota DPR, kepala daerah, bahkan di legislatif, yudikatif, eksekutif ditangkapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Happy di Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2018).

Bahkan, kata dia, politisi yang paling banyak ditangkap oleh KPK berasal dari partainya, termasuk mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini mendekam di rumah tahanan.

Hal itu lantas membuat elektabilitas partainya terjun bebas hingga elektabilitasnya sempat turun ke angka 7 persen.

Karena itu bagi Golkar tahun 2018 merupakan harapan baru untuk bangkit kembali.

Bahkan, kata Happy, posisi Golkar sempat tersalip oleh Partai Gerindra sehingga partai berlambang beringin tersebut berada di peringkat ketiga.

Namun, ia bersyukur sejak Airlangga Hartarto menggantikan Novanto elektabilitas Golkar kembali meningkat menjadi 12 persen.

Happy pun meyakini Golkar akan kembali bangkit di pemilu 2019 dengan raihan 110 kursi di DPR RI.

"Sekarang kami ingin target kami 60 persen menang pilkada dan kursi legislatif 91 kursi, dengan strategi ketua umum naik menjadi 110 kursi," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/06/14495581/ketua-dpp-golkar-sebut-2017-sebagai-tahun-penangkapan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke