Nama Politisi yang Hilang dalam Dakwaan Novanto Tidak Batalkan Dakwaan

Pada eksepsinya, salah satu keberatan yang diajukan Novanto mengenai nama sejumlah politisi yang hilang dalam dakwaan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan keberatan pihak Novanto itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan keberatan.

Oleh karena itu, soal nama-nama dalam dakwaan yang menurut penasihat hukum Novanto hilang, tidak membuat surat dakwaan menjadi batal demi hukum.

Hakim sempat menyebut sejumlah nama politisi yang dianggap pihak Novanto hilang dalam dakwaan di antaranya, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, dan lainnya.

Baca: Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

Hakim menyatakan, tidak dicantumkannya nama-nama tersebut dalam surat dakwaan Novanto merupakan kewenangan dan tanggung jawab jaksa penuntut umum.

"Hal tersebut tidak akan menjadikan surat dakwaan menjadi kabur," ujar hakim.

Selain itu, lanjut hakim, yang diadili dalam perkara ini adalah Setya Novanto, bukan nama-nama orang yang hilang tersebut.

"Sehingga dengan demikian keberatan tim penasehat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima," ujar hakim.

Pada pertimbangan lainnya, hakim juga tidak sependapat dengan keberatan Novanto soal adanya kerugian negara yang tidak pasti pada perkara ini.

"Terdapat keberatan tersebut majelis tidak sependapat," ujar Hakim.

Hakim menyatakan, kerugian negara sudah sesuai dengan perhitungan BPKP.

Selain itu, apa yang dinyatakan dalam keberatan soal pasti atau tidaknya jumlah kerugian keuangan negara itu, sudah masuk dalam ranah pokok perkara dan harus diperiksa dalam pokok perkara.

Novanto sebelumnya didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Perbuatan Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Menurut jaksa, Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan mantan Ketua DPR itu untuk menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Uang 7,3 juta dollar AS tersebut berasal dari perusahaan anggota konsorsium yang sengaja dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP.

Selain itu, Novanto juga diperkaya dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.