KPK Sambut Positif Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, tetapi...

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pihaknya baru sebatas mengetahui informasi pembentukan komite yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tersebut dari pemberitaan media massa.

Meski begitu, KPK melihat sisi positif jika ada ada suatu daerah yang berinisatif melakukan upaya pencegahan korupsi.

"Prinsip dasarnya ketika di sebuah daerah punya inisiatif pencegahan korupsi, apa pun bentuknya itu harus dilihat dari sisi positif terlebih dahulu," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Febri menyatakan, KPK sudah pernah menangani perkara korupsi baik itu yang terjadi lewat operasi tangkap tangan (OTT) ataupun non-OTT.

Dengan inisiatif pencegahan, KPK berharap tidak ada lagi pejabat pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Dengan catatan jangan sampai seperti di beberapa tempat juga, komitmen itu selesai di atas kertas. Namun kepala daerah terkena proses hukum. Ini perlu jadi perhatian, tidak hanya kepala daerah tapi pimpinan kementerian dan lembaga juga," ujar Febri.

Menurut Febri, wujud konkret itu mulai dari penyelamatan APBD, menghindari segala konflik kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian gratifikasi, kewajiban pelaporan LHKPN dan juga proses pengadaan yang benar.

"Karena inilah yang biasanya terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK di beberapa daerah yang lain," ujar Febri.

Sebagai informasi, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditunjuk Anies menjadi ketua komite tersebut.

"Kami berdua berbahagia karena Alhamdulillah perjalanan tahun 2018 diawali dengan mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota disusun sebagai bagian dari TGUPP," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).

Anies mengatakan, komite itu bisa menjadi penghubung antara Pemprov DKI dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan korupsi.

Menurut Anies, komite yang khusus menangani pencegahan korupsi penting dibuat di Jakarta. Sebab, Jakarta merupakan ibu kota, semua usaha untuk mencegah korupsi bisa berdampak di tingkat nasional.