Kebutuhan CPNS 2018 Tidak Akan Melebihi Jumlah yang Pensiun

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman.

Herman menyatakan, pada Desember 2017 kemarin pihaknya sudah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan validasi data terhadap usul kebutuhan pegawai atau usul formasi ke Kemenpan RB melalui aplikasi "e-formasi".

"Nah, sampai saat ini masih berproses, belum semua daerah menyampaikan validasi data kebutuhan formasinya," kata Herman, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/1/2018).

Validasi data, kata dia, dilakukan semua instansi pemerintah di lebih dari 500 kabupaten atau kota di Tanah Air. Setelah selesai validasi, Kemenpan-RB akan melakukan pengkajian yang komprehensif.

"Termasuk melihat kapasitas fisikalnya seperti apa, komposisi belanjanya seperti apa, belanja aparatur, belanja publik. Karena Pak Menteri kan memberikan arahan bagi yang belanja publiknya lebih besar, itukan akan mendapatkan prioritas. Kalau yang belanja publiknya kecil tentu itu akan kami evaluasi. Kan harus dipikirkan juga pengkajiannya," ujar Herman.

Baru setelah semua selesai, lanjut Herman, Menpan akan menetapkan formasi CPNS untuk masing-masing instansi. Penetapan formasi CPNS akan dilakukan secepatnya setelah validasi data selesai.

Karena itu, saat ini Herman belum dapat menyebutkan berapa angka kebutuhan CPNS untuk 2018.

"Belum, tapi sinyalnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, tidak melebihi jumlah yang pensiun. Nanti kan dikaji, fisikalnya dipertimbangkan, ya faktor-faktor lainnya, baru nanti akan sampai di angka berapa (kebutuhan CPNS 2018)," ujar Herman.

Herman juga belum dapat menyebutkan instansi mana yang bakal membuka penerimaan CPNS.

Namun, pada 2017 kemarin dua gelombang penerimaan CPNS dititikberatkan pada instansi di pusat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, 61 instansi dan 1 pemerintah daerah, tahun ini akan memberikan ruang juga untuk instansi di daerah.

"Pada 2018, Pak Menteri beri ruang untuk instansi daerah juga. Nanti akan diakomodasi sesuai kebutuhan obyektif di lapangan," ujar Herman.