Nurdin Halid: Belum Ada Keputusan soal Duet "DM" dari DPP Golkar

Meski begitu, ia tak mempermasalahkan sosok Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar yang terlihat akrab dalam beberapa hari terakhir.

Dedi Mulyadi bahkan mengklaim keduanya akan berpasangan.

"Soal lengket (akrab), tidak lengket, itu hal yang biasa dalam politik. DPP belum memutuskan," ujar Nurdin saat dihubungi, Jumat (29/12/2017).

Nurdin menambahkan, DPP sudah memberi mandat kepada Dedi untuk mencari pasangannya, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. 

DPP Partai Golkar memberi waktu kepada Ketua DPD I Partai Golkar Jabar itu satu bulan untuk melakukan lobi politik. Namun, pada saat yang sama DPP juga melakukan lobi politik dengan parpol lainnya.

Selain Deddy Mizwar, nama mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan juga banyak disebut berpotensi mendampingi Dedi Mulyadi.

Terkait hal tersebut, Nurdin menyambut baik jika Golkar bisa berkoalisi bersama PDI-P dan Partai Demokrat. Sebab, menurut dia, ketiga partai tersebut memiliki instrumen partai yang sangat bagus di Jabar.

"Kalau bisa tiga partai ini berkoalisi sangat bagus. Sangat bagus untuk memenangkan," kata Nurdin.

"Jalannya pemerintahan juga bagus. Karena Golkar, PDI-P, Demokrat menguasai lembaga legislatif sehingga terjadi stabilitas pemerintahan," ucap dia.

Adapun Dedi Mulyadi mengatakan, Koalisi Sajajar yang dihuni Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat mengusung Duo DM (Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar) sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jabar 2018.

“Progresnya, kami sudah menandatangani kesepakatan bersama antara DPD I Golkar Jawa Barat dan DPD Demokrat Jawa Barat, tentu sama-sama mengusung satu pasangan calon yaitu dua DM,” ujar Dedi, Jumat (29/12/2017).

Namun, sambung Dedi, posisi calon gubernur dan walon wakil gubernur dari dua DM masih dalam tahap negosiasi.

Dedi menambahkan, kedua parpol sebenarnya sudah menemui kesepahaman sementara terkait posisi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun, hal tersebut belum bisa dipublikasikan sebelum ada persetujuan dari tingkat pusat.