Salin Artikel

Tanpa e-KTP, Masyarakat Bisa Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2019

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, pemerintah tak bertanggung jawab jika masyarakat kehilangan hak pilihnya.

Sebab, syarat utama agar masyarakat punya hak pilih pada pesta demokrasi mendatang adalah memiliki e-KTP.

"Untuk pemilu 2019 kan e-KTP semua. Maka kalau masyarakat belum merekam jangan salahkan pemerintah kalau hak pilih mereka hilang," kata Zudan di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurut Zudan, pemerintah tegas karena ingin membangun budaya tertib administrasi kependudukan di masyarakat.

"Kita harus tegas ini, kita kan sekarang harus bangun ekosistem agar masyarakat tertib, yang penting lakukan perekaman," kata Zudan.

Pada Pemilu mendatang, kata Zudan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk daftar pemilih tambahan (DPTb) juga tak lagi bisa digunakan untuk memilih.

"Surat keterangan enggak boleh. Harus e-KTP. Biar semua masyarakat punya e-KTP. Kalau mereka belum (perekaman), ya dipastikan enggak punya e-KTP dan dipastikan enggak bisa memilih," ujar dia.

Saat ini kata Zudan kurang lebih ada 13 juta masyarakat Indonesia yang belum melakukan perekaman data e-KTP.

"Kemarin kan 6 juta sekian, pekerjaan rumah kita, lalu ditambah 7 juta pemilih baru jadi 13 juta kurang lebih," ujar dia.

"7 juta benar-benar belum terekam sebab ini pemilih baru. Belum punya e-KTP sebab belum 17 tahun. Tapi sekarang mulai kita buka perekamannya," lanjutnya.

Tak cuma itu, Zudan pun meminta masyarakat yang tercatat memiliki data ganda agar segera memilih salah satu alamatnya, agar bisa diterbitkan e-KTP-nya.

"(Kalau) belum jadi e-KTP-nya enggak kehilangan hak (pilih). Kalau mereka belum memilih dan tidak masuk dalam DPT maka dia enggak bisa memilih," ucap Zudan.

Zudan pun berharap, tahun depan, masyarakat yang melakukan perekaman data e-KTP akan bisa lebih cepat mendapatkan kartu identitas kependudukannya.

"Nah mudah-mudahan di tahun depan kalau rekam data bisa langsung ditunggu dan selesai. Karena perbaikan kita selesai," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/16525861/tanpa-e-ktp-masyarakat-bisa-kehilangan-hak-pilih-di-pemilu-2019

Terkini Lainnya

Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Nasional
Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

Nasional
Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Nasional
Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

Nasional
MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke