"Kita Sedang Merekonstruksi Kedamaian dan Berdiri Tegaknya Negara Palestina..."

Seperti diketahui, Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Saya sudah bicara jauh sebelumnya, kita kan sedang merekonstruksi kedamaian dan berdiri tegaknya negara Palestina. Kalau Donald Trump seperti ini, itu akan memancing sebuah konflik baru," kata Hasanuddin di kediaman Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, DPR akan menunggu hasil diplomasi pemerintah Indonesia atas pengakuan Trump ini.

Kemarin, Senin (4/12/2017), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat Joseph R Donovan untuk menyampaikan posisi Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan posisi Indonesia terhadap rencana kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Saya sudah sampaikan, Indonesia concern atas pemberitaan itu dan kami menyampaikan, apabila hal itu terjadi, maka dapat membahayakan proses perdamaian antara Palestina dan Israel," ujar Retno saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Retno juga menyampaikan bahwa rencana kebijakan Trump tersebut bakal menimbulkan gejolak di Timur Tengah. Stabilitas keamanan di sana berpotensi terancam.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR-RI Meutya Hafid sangat menyayangkan dan mengecam keras pengakuan Trump atas Jerusalem.

"Kita betul-betul menyayangkan dan mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat yang dini hari tadi mengakui keberadaan Jerusalem sebagai ibukota dari Israel, dan memerintahkan untuk adanya pemindahan kantor Kedutaan Amerika Serikat ke Jerusalem," kata Meutya.

Menurut dia, pengakuan Trump ini benar-benar tidak mencerminkan Amerika Serikat sebagai negara besar yang sepatutnya sangat peduli dengan adanya isu perdamaian dunia.

"Kami menghimbau Kementerian Luar Negeri untuk melakukan protes keras kepada Amerika Serikat terhadap pernyataan Trump," ujar Meutya.

Selain itu, lanjut dia, Komisi I DPR-RI juga menghimbau Kemenlu untuk segera menggandeng organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB, untuk melakukan protes ataupun larangan kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan rencana Trump.