Salin Artikel

Opsi Aklamasi Terbuka Lebar di Munaslub Golkar

Sebab, hingga saat ini mayoritas pemilik suara dalam Munaslub Golkar mendukung Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar.

"Oh, terbuka lebar (opsi aklamasi). Aklamasi bukan sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang dilarang. Aklamasi juga merupakan wujud untuk suatu kekompakan yang baik," kata Ridwan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Baca: Ingin Aklamasi, Kubu Airlangga Lobi Idrus agar Tak Maju di Munaslub

Ia menilai, jika terjadi aklamasi, Golkar akan terhindar dari perpecahan.

Padahal, kata dia, tujuan diadakannya Munaslub untuk menyatukan seluruh elemen partai dalam menghadapi agenda politik penting seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk aklamasi. Waktu kami tinggal beberapa bulan aja. Ya tinggal dua tahun. Bayangkan kalau harus ribut lagi. Begitu misalnya voting, kemudian lahir perbedaan. Kemudian penempatan posisi di DPP beda lagi misalnya," lanjut dia.

Kubu Airlangga Hartarto tengah melobi Plt Ketua Umum yang juga Sekjen Golkar Idrus Marham agar tak ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Dengan demikian, diharapkan Airlangga akan menjadi calon tunggal dan bisa terpilih secara aklamasi dalam Munaslub Golkar. 

"Kalau bicara masalah ketua umum, saya yakin dan Insya Allah lihat dari angin DPD I dan DPD II kita berharap pemilihannya bisa aklamasi (untuk Airlangga)," kata Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid, di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (5/12/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/15254331/opsi-aklamasi-terbuka-lebar-di-munaslub-golkar

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke