Istana Minta Para Menteri Tak Bikin Kebijakan yang Gerus Elektabilitas Presiden

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menyampaikan hal tersebut menyikapi hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra).

Hasil survei itu menyebutkan ada 21 persen responden yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak sesuai janji kampanye.

"Dalam rentang sisa waktu satu setengah tahun ini, kami mengharapkan supaya sisa waktu ini dimanfaatkan bukan dengan program-program yang bisa menggerus elektabilitas. Tetapi, dengan program-program yang bisa meningkatkan elektabilitas," kata Eko dalam konferensi pers hasil survei Orkestra, di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Eko menambahkan, sebenarnya petahana merupakan calon yang tidak perlu melakukan kampanye. Apa yang sudah dikerjakan itulah yang dikampanyekan.

"Karena Presiden dibantu oleh para menteri, (maka) menteri itu kalau melakukan kebijakan, jangan kebijakan itu yang menggerus elektabilitas Presiden," ucap Eko.

Di lain pihak, Eko mengatakan dalam sisa waktu satu setengah tahun ini, penting bagi Presiden untuk melakukan konsolidasi dan memberikan arahan konkret supaya kinerja dan kebijakan para menterinya lebih terarah.

Sebelumnya, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) merilis elektabilitas Jokowi masih tertinggi diantara tokoh lain yang digadang menjadi capres 2019. Elektabilitas Jokowi berada di level 24,38 persen. Sedang elektabilitas Prabowo berada di level 21,09 persen.

Kedua tokoh, meninggalkan jauh nama-nama lain seperti Gatot Nurmantyo (2,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (2,31 persen), Anies Baswedan (2,14 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (1,81 persen), dan Jusuf Kalla (1,48 persen).

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo juga jauh meninggalkan Ridwan Kamil (1,32 persen), Tri Rismaharini (1,24 persen), Mahfud MD (1,07 persen), dan lain-lain (5,93 persen).

Meski elektabilitas Jokowi tertinggi, namun angka tersebut masih sangat potensial berubah, karena jumlah responden swing voters atau yang tidak tahu atau tidak menjawab, mencapai 34,43 persen.

Untuk catatan, lembaga Orkestra ini tidak terdaftar sebagai lembaga yang pernah ikut melakukan survei dan hitung cepat dalam daftar Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik saat Peilu 2014 maupun saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.