Salin Artikel

Indo Barometer: Jika Duet dengan Jokowi, AHY Raih Elektabilitas Tertinggi

Hasilnya, pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih elektabilitas tertinggi jika dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 

Duet Jokowi dan putra sulung presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut memiliki nilai elektabilitas sebesar 48,6 persen. 

Sementara itu, elektabilitas Jokowi menjadi paling kecil jika dipasangkan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan, yakni 41,2 persen.

Selanjutnya, berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Jokowi tidak pernah di bawah 41 persen saat dipasangkan dengan sejumlah nama. 

Misalnya, dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, hingga mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko.

"Jika dipasangkan dengan Gatot Nurmantyo, elektabilitas Jokowi 47,9 persen kontra pasangan calon Prabowo Subianto-Anies Baswedan dengan elektabilitas 19,4 persen," kata Qodari.

AHY bahkan menjadi cawapres dengan elektabilitas paling tinggi dalam survei Indo Barometer, yakni 17,1 persen, disusul dengan Gatot Nurmantyo di angka 15,9 persen.

"Dan berdasarkan survei, ada lima syarat utama cawapres Jokowi, yakni dari militer, berpengalaman dalam pemerintahan, dekat dengan rakyat, menguasai dunia internasional, dan pintar secara intelektual," lanjut Qodari.

Survei Indo Barometer dilaksanakan pada 15-23 November 2017 di 34 Provinsi di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini menggunakan metode multisrage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/15294921/indo-barometer-jika-duet-dengan-jokowi-ahy-raih-elektabilitas-tertinggi

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke