Pertama, menurut dia, karena DPR memerlukan ketua yang baru.
Ketua DPR, kata dia, menjadi hak partai Golkar sehingga harus ada ketua umum definitif dari Golkar agar bisa menentukan Ketua DPR baru secara sah.
Ia menilai pergantian Ketua DPR tanpa adanya kepemimpinan definitif sangat riskan digugat di kemudian hari.
Kedua, lanjut Ace, karena ada kekhawatiran bakal calon kepala daerah yang berkualitas enggan mendaftar di pilkada 2018 melalui Golkar yang sedang mengalami konflik.
"Termasuk kami kasihan sama para kepala daerah yang mau dicalonkan Golkar. Ini sangat penting untuk pilkada. Jangan sampai awalnya para calon kepala daerah secure karena dicalonkan Golkar, tiba-tiba kasus gonjang-ganjing di Golkar mereka berpikir ulang," kata Ace dalam sebuuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Terlebih, kata dia, Januari 2018 sudah memasuki pendaftaran pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu tahapan pilpres dan pileg juga telah dimulai.
Karena itu, ia mengatakan, Golkar perlu memikirkan agenda penting tersebut agar tidak rugi nantinya.
"Ini semua harus dipikirkan secara matang. Apapun keputusan praperadilan, semua stakeholder Golkar harus mempertimbangkan bahwa telah tertanam citra yang mungkin publik melihat inilah Partai Golkar hari ini dan kita tak bisa men-denial itu," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/25/14575281/menurut-wasekjen-golkar-ini-dua-alasan-munaslub-harus-dipercepat