Salin Artikel

Dedi Mulyadi: Ibarat Penyakit, yang Dialami Golkar ini Hanya Kudis

"Kalau bicara penyakit, penyakit yang dialami Golkar hari ini hanya penyakit kudis. Penyakit kudis yang borok itu. Itu mudah dikasih obat sedikit lepas kok," ujarnya di acara diskusi Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Meski begitu, tutur Dedi, masih ada pihak-pihak yang menginginkannya agar penyakit itu tetap ada. Bahkan, tutur dia, ada yang senang dengan masalah yang merundung Golkar.

Menurut Bupati Purwakarta itu, masalah yang dihadapai Golkar saat ini tidak sebesar pasca reformasi dulu. Saat itu, kata Dedi, Golkar tidak mendapatkan dukungan publik, bahkan didesak bubar.

Hal itu berbeda dengan kondisi saat ini. Meski Golkar dirundung masalah ketuanya, Setya Novanto, namun publik masih mendukung Golkar untuk melakukan perubahan.

"Artinya Golkar masih mendapatkan dukungan dari publik secara luas," kata Dedi.

Bagi pria kelahiran Subang 11 April 1971 itu, elite-elite Golkar harus menangkap aspirasi dari publik dengan melakukan berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah mendorong perubahan pimpinan pucuk Golkar.

Selain itu, Dedi juga mengatakan perlu ada perbaikan dari sisi rekruitmen anggota. Selama ini kata dia, rekruitmen organisasi tidak dijalankan dengan baik.

Bahkan seseorang bisa dengan mudah duduk di kursi pimpinan cabang asalkan punya modal melimpah.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Novanto yang juga menjabat Ketua DPR itu kini menjadi tahanan KPK.

Namun Golkar tidak melakukan perubahan dengan tetap mempertahankan Novanto. Partai Beringin itu hanya menunjuk pejabat pelaksana untuk menjalankan tugas Novanto yang saat ini berada di tahanan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/18495891/dedi-mulyadi-ibarat-penyakit-yang-dialami-golkar-ini-hanya-kudis

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke