Kebutuhan UU Penghapusan Kekerasan Seksual Dinilai Semakin Mendesak

Keberadaan regulasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan di tengah semakin maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Tahun ini adalah tahun ketiga sejak RUU PKS diusulkan. Sampai sekarang rancangan undang-undang tersebut belum dibahas sama sekali di DPR," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Veny Octarini Siregar, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Keterlambatan pengesahan Undang-Undang PKS dinilai sebagai sikap tidak tanggap terhadap meningkatnya angka kekerasan seksual.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), melakukan studi selama Agustus-Oktober 2017.

Berdasarkan laporan berita dari lima media yang terverifikasi, terdapat lebih dari 367 berita tentang kekerasan seksual. Sebanyak 74,9 persen terjadi di dalam negeri, yakni berjumlah 275 laporan.

Kategori korban anak-anak mendominasi kasus kekerasan seksual selama tiga bulan terakhir, yaitu sebanyak 86 persen berita kasus anak, dan 14 persen kasus dengan korban orang dewasa.

Menurut Veny, RUU PKS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan dan hukum acara. Selain itu, mengatur tentang peran serta masyarakat dan mengubah perspektif penegak hukum dalam menangani korban kekerasan.

Tak hanya itu, RUU PKS juga telah disusun lengkap dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Menurut Veny, DPR selama ini selalu beralasan bahwa RUU PKS belum menjadi prioritas. Komisi VIII DPR yang menangani bidang tersebut masih menangani lima rancangan undang-undang lain.

"Padahal korban semakin banyak. Kok pemerintah bukannya menganggap ini penting. Sebenarnya arah yang mau didorong untuk kepentingan masyarakat yang mana?" kata Veny.