Salin Artikel

Golkar Diminta Pilih Plt Ketua Umum yang Namanya Tak Tercela

Pada Selasa (21/11/2017) siang, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk melakukan konsolidasi internal setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiator GMPG, Mirwan Bz Vauly mengingatkan agar Golkar memilih figur pelaksana tugas ketua umum yang memiliki integritas tinggi dan pro perubahan.

"Figur yang relatif lebih resolutif, netral, bisa merepresentasi mayoritas kelompok, dan namanya tidak pernah tercela di mata publik," kata Mirwan melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

Figur yang ditunjuk Novanto untuk menjadi pelaksana tugas adalah Idrus Marham, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut Mirwan, sah saja bagi Novanto untuk mengusulkan nama. Namun usulan tersebut belum tentu disetujui peserta pleno.

Idrus, kata dia, menjadi salah satu figur yang masuk kategori pelaksana tugas yang disusun GMPG. Namun, sosok Idrus dinilai sangat identik dengan Novanto.

"Di catatan GMPG beliau adalah pelindung SN dan gemar memecat kader," kata dia.

Ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas ketua umum merupakan langkah yang strategis dan perlu dipikirkan dengan matang.

GMPG meminta agar pengurus DPP mampu memproklamasikan diri dengan tegas untuk memerangi korupsi dan menindak tegas kader-kader yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara internal, sebelum yang bersangkutan mempermalukan partai di ruang publik.

GMPG juga mengusulkan agar partai membentuk semacam komisi internal audit untuk menangani persoalan etik.

"Agar tidak lagi seperti sekarang, kader jadi bulan-bulanan persoalan etik di mata publik dan respon Partai Golkar hanya dengan metodologi tunggal bernama tetap solid," ucap Mirwan.

Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa siang, untuk melakukan konsolidasi internal setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, rapat pleno itu digelar berdasarkan masukan dari para senior partai merespons kondisi terkini partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sesuai aspirasi yang berkembang dan termasuk senior-senior untuk melakukan rapat pleno," kata Idrus, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Menurut Idrus, mayoritas senior Golkar menghendaki digelarnya konsolidasi internal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/10412311/golkar-diminta-pilih-plt-ketua-umum-yang-namanya-tak-tercela

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke