Persediaan Obat dan Makanan Menipis, Warga Asli Kampung Banti Minta Dievakuasi

Evakuasi dilakukan karena warga setempat kekurangan fasilitas memadai untuk keseharian mereka, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bahan makanan.

Ditambah lagi kondisi psikis warga pasca disandera kelompok kriminal separatisme bersenjata.

"Untuk mengevakuasi warga, saat ini 12 bus anti peluru sudah disiapkan untuk mengangkut warga ke Timika dengan pengawalan dari Satgas Terpadu TNI dan Polri," ujar Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis, Selasa (21/11/2017).

Boy mengatakan, sebelumnya warga asli sempat menolak dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Namun, keesokan harinya, warga meminta dipindahkan sementara karena menipisnya bahan makanan dan obat-obatan.

Mendengar permintaan itu, Boy memerintahkan anggota untuk menemui warga agar dimusyawarahkan terlebih dahulu dan akan menunggu keputusan setelah ibadah hari Minggu (19/11/2017). Akhirnya, beberapa warga sepakat untuk dievakuasi.

"Setelah satgas terpadu berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia, penampung sementara dan dukungan dan akan dijadikan solusi untuk pendidikan dan kesehatan," kata Boy.

Sebelumnya tim terpadu yang terdiri dari TNI - Polri mengevakuasi warga pendatang yang berdomisili di kampung Banti, kampung Kimbely dan kampung Longsoran sebanyak 344 orang.

Sebagian warga yang dievakuasi telah kembali ke keluarga setelah diserahkan ke paguyuban dan ada juga yang kembali ke pulau Jawa.

Setelah itu, satgas terpadu kembali mengevakuasi 804 warga asli Papua dan dibawa ke Tembagapura.

Beberapa jam kemudian, ratusan warga tersebut dievakuasi dari Kampung Kimbely dan Banti oleh tim gabungan Polri dan TNI serta CLO PT Freeport Indonesia.

Rombongan Evakuasi sebanyak sebelas bus bergerak menuju Timika dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Mereka ditampung di Gedung Emeneme Yauware milik Pemda Mimika.