Salin Artikel

Novanto Dijaga KPK, Pengurus Golkar Bakal Sulit Berkonsultasi

Novanto akan sulit ditemui mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi  menyatakan siapa pun yang ingin mengunjungi Novanto harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, kondisi tersebut akan mempersulit elite partai jika ingin berkonsultasi dengan Novanto.

"Akan sangat sulit bagi pengurus partai untuk konsultasi dengan ketua umumnya. Oleh karena itu bisa saja ke depan ada kekosongan kepemimpinan," kata Andi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Andi meyakini bahwa sistem partai sudah kuat sehingga jika ketua umum berhalangan, tugas partai bisa diambil alih oleh ketua harian dan sekjen.

Namun, Andi menilai Golkar tak boleh terus-menerus menjustifikasi hal itu. Golkar, menurut dia, juga harus memikirkan konstituen partai.

"Kami perlu cepat me-recover diri. Golkar tidak boleh terus-menerus menjustifikasi kami tidak berpengaruh besar terhadap figur pemimpin," tuturnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

KPK berupaya menahan Novanto dengan mendatangi rumahnya pada Rabu (15/11/2017), tetapi yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Novanto baru menampakkan diri di Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan mobil, Kamis (16/11/2017).

Atas kebutuhan penyidikan dan kurang lengkapnya alat yang dibutuhkan untuk memeriksa kondisi Novanto, penyidik KPK memindahkannya ke RSCM.

Novanto ditahan KPK pada Jumat (17/11/201) untuk 20 hari pertama. Namun, karena kondisi kesehatannya, pembantaran penahanan dilakukan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/18/10343141/novanto-dijaga-kpk-pengurus-golkar-bakal-sulit-berkonsultasi

Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke