Bertemu, Presiden Jokowi-PM Turnbull Bahas Rohingya hingga Marawi

Di antaranya masalah pengungsian warga Rakhine State di Myanmar dan kondisi terakhir Marawi, tempat pasukan Filipina bertempur melawan militan pro-ISIS.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar 40 menit itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Tadi dibicarakan beberapa hal, di antaranya berkaitan dengan Rakhine State. PM Australia tetap meminta Indonesia berperan aktif karena memang seperti yang diketahui bersama, yang berkomunikasi secara langsung dengan Rakhine State adalah Indonesia, baik presiden sendiri maupun melalui bu Menlu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11/2017), seperti dikutip Antara.

Indonesia sejak September 2017 sudah mengirimkan bantuan bagi warga rakyat Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Ratusan ribu warga harus mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari operasi militer di tempat tinggal mereka.

Presiden Jokowi dan PM Turnbull, menurut Pramono, juga membahas kondisi terakhir Marawi setelah pasukan Filipina berhasil merebut kembali markas terakhir militan pro-ISIS, Maute, di kota itu.

"Dalam (hal) Marawi ini, Presiden Jokowi meminta kepada Australia agar memulihkan kota Marawi yang sekarang ini berhasil diatasi oleh Presiden Filipina," tambah Pramono.

"Sekarang Indonesia juga akan mengirim beberapa orang Islam moderat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di Marawi, karena Indonesia dianggap sebagai big brother sehingga dengan demikian Indonesia bisa berperan serta dalam hal tersebut," katanya.

Kedua pemimpin juga bericara mengenai rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Summit di Australia pada bulan Maret.

Menurut Pramono, Perdana Menteri Turnbull secara khusus meminta Presiden Jokowi menyampaikan pidato di hadapan para eksekutif di Australia.

"Dan Presiden menyampaikan akan mempersiapkan hal tersebut," katanya.

Mereka juga membahas kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara kedua negara (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

"Berkaitan dengan CEPA diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini karena sekarang sudah pertemuan ke-10 dan diharapkan pertemuan terakhir di Jakarta ini semuanya bisa diselesaikan," kata Pramono.

"Sudah mendekati finalisasi, jadi item-item tertentu yang masih sensitif sebelumnya sebenarnya sekarang sudah hampir final. Contohnya salah satunya mengenai pendidikan vokasi, apakah boleh asing atau tidak, nah itu jalan keluarnya telah diambil," katanya mengenai perkembangan perundingan Indonesia-Australia CEPA.