Salin Artikel

Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan

Proses hukum tetap berjalan meski Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh mengajukan gugatan praperadilan.

Irfan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

"Penyidikan itu tidak tergantung menang atau kalahnya. TNI berjalan terus dan nanti kita lihat di pengadilan saja bagaimana (hasilnya)," ujar Gatot saat ditemui di Markas Yonkav VII/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/10/2017).

"Jadi, bukan berarti di pengadilan KPK yang praperadilan sipil, (POM TNI) berhenti, tidak. Bukti-bukti sudah lengkap, kok," tambah dia,

Gatot mengaku telah meminta jajaran penyidik Puspom TNI untuk tetap berkoordinasi dengan KPK terkait perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, khususnya yang berkaitan dengan militer.

Ia mengatakan, penetapan status tersangka atas prajuritnya oleh POM TNI telah melalui proses panjang dan perhitungan.

Oleh sebab itu, Gatot menegaskan bahwa penyidikan internal terkait kasus korupsi heli AW-101 tetap dilanjutkan.

"TNI menetapkan seseorang jadi tersangka itu harus dihitung betul. Saya perintahkan kepada POM karena itu akan berkaitan dengan psikologi keluarga, jadi tidak sembarang menetapkan," kata Gatot.

Sebelumnya, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, gugatan praperadilan kasus pengadaan helikopter AW 101 dapat berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh POM TNI, meski gugatan tersebut ditujukan pada KPK.

"Meskipun praperadilan diajukan pada KPK, namun konsekuensi dari persidangan ini dapat berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh POM TNl," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).

Febri menjelaskan, salah satu aspek yang dipersoalkan dalam gugatan praperadilan adalah mekanisme koneksitas dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sipil dan militer.

Sementara, lanjut Febri, mengacu pada keterangan Panglima TNI saat melakukan konferensi pers di KPK, kerjasama dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Heli AW 101 ini merupakan salah satu kesepakatan dari Panglima TNI sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi di TNI.

Sedangkan, KPK dan TNI mengusut kasus ini menggunakan mekanisme khusus Pasal 42 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

Febri menuturkan, KPK telah melakukan koordinasi dengan para penyidik POM TNI pada Kamis (26/10/2017), untuk menghadapi praperadilan yang diajukan oleh tersangka.

"Koordinasi lebih rinci akan dilakukan minggu depan dalam rangka menghadapi sidang praperadilan yang direncanakan dilakukan Jumat, 3 November 2017 nanti," ucap Febri.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW.

Selain itu, staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK hanya menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta.

Pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/31/12522871/panglima-tni-penyidikan-internal-kasus-heli-aw-101-tetap-berjalan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Nasional
Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Nasional
Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

Nasional
Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Nasional
Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Nasional
Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Nasional
Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

Nasional
Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.