Ruwetnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Hal yang mengejutkan, dari 13 partai politik yang syarat-syaratnya tidak lengkap itu terdapat dua partai politik lama, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dua partai politik ini tercatat menjadi peserta Pemilu 2014.

Pengumuman KPU ini seakan menunjukkan kebenaran gugatan beberapa partai politik baru ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 173 ayat (3) UU No 7/2017: Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Ketentuan itu dinilai tidak adil. Sebab, kemampuan partai politik dalam menggalang kepengurusan dan keanggotaan untuk Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019, tidak sama.

Dalam hal ini, meski pada Pemilu 2014 PBB dan PKPI dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, ternyata pada Pemilu 2019 dua partai tersebut tidak memenuhi syarat.

Pertama, memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Kedua, memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

Apakah benar kali ini PBB, PKPI, dkk tidak memenuhi kelengkapan dua syarat itu? Inilah masalahnya. Sebab, mereka menolak klaim KPU.

Mereka menegaskan, pihaknya sudah melengkapi semua syarat. Maka, terjadilah sengketa proses pemilu.

Menurut Pasal 470 Ayat (2) UU No 7/2017, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

Padahal KPU belum mengeluarkan keputusan itu. KPU hanya menyimpulkan, PBB, PKPI, dkk tidak memenuhi kelengkapan syarat kepengurusan dan keanggotaan, sehingga KPU tidak melanjutkan ke proses verifikasi.

Artinya, tanpa menunggu dikeluarkan keputusan tentang partai politik peserta pemilu, PBB, PKPI, dkk dengan sendirinya ternyatakan gagal menjadi peserta pemilu.

Jawabnya, ya, jika belajar pengalaman Pemilu 2014. Waktu itu 18 partai politik dinyatakan KPU tidak lolos verifikasi administrasi sehingga tidak diikutkan verifikasi faktual, yang berarti ternyatakan gagal sebelum KPU mengeluarkan keputusan partai politik perserta pemilu.

Waktu itu juga sempat terjadi pro-kontra: apakah 18 partai politik itu bisa mengajukan gugatan sengketa administrasi pemilu ke Bawaslu atau tidak, mengingat KPU belum mengeluarkan keputusan tentang partai politik pemilu?

KPU tunduk dan melakukan pekerjaan sia-sia. Hasilnya sama: 18 partai politik tidak lolos, plus PBB dan PKPI.

PBB dan PKPI mengajukan gugatan ke Bawaslu, sedangkan 18 partai politik mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN menolak semua gugatan, yang berarti membenarkan putusan KPU.

Putusan Bawaslu berbeda: PKPI menang, tapi PBB kalah. Lalu PBB banding ke PTUN, dan menang. PBB dan PKPI pun jadi peserta pemilu.

UU No 8/2012 yang menjadi dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu 2014 memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu.

Tetapi putusan Bawaslu itu masih bisa dikoreksi oleh PTUN, bahkan putusan PTUN bisa dikoreksi lagi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Meski tidak begitu jelas atas dasar (keputusan) apa, PBB mengajukan gugatan, namun sangat mungkin Bawaslu akan menggunakan wewenang baru yang diberikan oleh UU No 7/2017.

Pasal 664 UU No 7/2017 menyebutkan, bahwa Bawaslu punya wewenang memeriksa prosedur teknis pelaksanaan pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Artinya, tanpa harus meninjau materi lengkap-tidaknya syarat-syarat, Bawaslu dapat memeriksa prosedur verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu yang diatur oleh PKPU No 11/2017. Bawaslu pun bisa menilai dan mutuskan apakah prosedur itu sesuai undang-undang atau tidak.

Sebagaimana diatur PKPU No 11/2017, untuk memeriksa kelengkapan semua syarat partai politik peserta pemilu, KPU cukup melihat hasil olahan aplikasi Sistem Partai Politik (Sipol).

Ini akan jadi soal baru, mengingat anggota Bawaslu kerap menyatakan, bahwa Sipol tidak memiliki dasar hukum dalam UU No 7/2017.

Jika pernyataan itu berubah menjadi keputusan, maka kerumitan baru akan terwujud: KPU harus mengulang kembali proses verifikasi administrasi secara manual.

Bisa dipastikan hasilnya proses verifikasi manual akan sama, yakni hanya 14 partai politik yang berkasnya memenuhi semua syarat.

Tetapi atas putusan Bawaslu itu, KPU tampak seperti orang tak punya kerjaan, karena mau melakukan pekerjaan sia-sia. Teknologi memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikiran maju dan efisien. Jadi, siapa yang bekerja tak efisien?