Wakil Wali Kota Batu Mengaku Tak Tahu-Menahu soal Proses Pengadaan

Ia diperiksa sebagai saksi untuk Wali Kota Baru Eddy Rumpoko yang menjadi tersangka kasus dugaan suap. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Seusai pemeriksaan, Punjul mengaku ada 12 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK.

Menurut dia, hal-hal yang ditanyakan penyidik sebagian besar soal tugas, pokok, dan fungsi sebagai wali kota.

Saat ditanya wartawan, apakah penyidik KPK mengonfirmasi soal proses pengadaan, Punjul mengatakan pemeriksaan tidak berkaitan langsung dengan proses pengadaan.

Baca: Plt Wali Kota Batu Beri Pesan untuk Eddy Rumpoko yang Ditahan KPK

Ia mengaku tidak tahu-menahu tentang proses pengadaan.

"Saya sebagai wakil wali kota tidak ngerti terkait dengan pengadaan. Maksudnya tidak pernah berurusan dengan pengadaan," kata Punjul.

Punjul mengatakan, dia hanya bertugas membantu kerja Wali Kota. Sementara, terkait proses pengadaan barang yang dimenangkan oleh PT Dailbana Prima, Punjul mengaku tidak pernah dilibatkan.

"Enggak, enggak. Enggak pernah ikut. Karena tugas dan fungsi wakil wali kota bukan itu (mengurusi pengadaan)," ujar Punjul.

"Sama sekali tidak tahu," lanjut dia.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap pada 16 September 2017.

Baca: KPK Tahan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Dua Tersangka Lainnya

Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebesar Rp 300 juta dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta.

Suap itu terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ju 55 ayat (1) ke-1 KUHP.