Salin Artikel

Elektabilitas 10 Parpol Versi PolMark Indonesia

Menurut hasil survei, partai yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi adalah PDI Perjuangan.

"PDI Perjuangan dipilih oleh 25,1 persen responden," ujar Direktur PolMark Indonesia Eep Saefullah dalam pemaparan survei di SCBD Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan angka 9,2 persen.

Posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan dipilih oleh 7,1 persen responden. Di bawah Gerindra, terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pilihan 6,3 persen responden.

Selanjutnya, posisi kelima ditempati oleh Partai Demokrat dengan pilihan 5,3 persen responden.

Posisi keenam ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pilihan 3,6 persen responden.

Kemudian, sebanyak 2,8 persen responden memilih Partai Nasdem. Posisi kedelapan ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dukungan 2,4 persen responden.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati urutan kesembilan dengan perolehan dukungan yang sama dengan PKS, yakni 2,4 persen responden.

Terakhir, sebanyak 0,3 persen responden memilih Partai Hanura.

Wawancara survei dilakukan pada 9 - 20 September 2017. Populasi survei ini adalah WNI yang berdomisili di seluruh Indonesia, dan telah mempunyai hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah ketika dilakukan survei ini.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah pemilih.

Jumlah responden 2.250 orang dengan proporsi imbang (50:50) laki-laki dan perempuan. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,1 persen. Selain itu, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.


https://nasional.kompas.com/read/2017/10/22/17424371/elektabilitas-10-parpol-versi-polmark-indonesia

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke