Salin Artikel

Hakim Cecar Ganjar Pranowo soal E-KTP Proyek Partai Tertentu

Hal tersebut ditanyakan hakim saat Ganjar bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2017).

"Ada info yang mengatakan bahwa proyek e-KTP dalam tanda kutip proyek dari partai tertentu," kata hakim kepada Ganjar.

Ganjar mengaku tidak tahu soal itu.

Baca: Disebut Tolak Uang E-KTP karena Jumlahya Sedikit, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo

Hakim kembali bertanya apakah ada permintaan agar proyek e-KTP bisa dikawal sedemikian rupa agar proses penganggaran sesuai dengan harapan orang tertentu.

"Saya tidak tahu," jawab Ganjar.

"Tidak ada tendensi ke situ?" tanya hakim.

"Enggak," ujar Ganjar.

Hakim kembali mengulang pertanyaan yang hampir sama, soal apakah proyek e-KTP merupakan proyek dari partai tertentu. Ganjar membantah hal tersebut.

Hakim kemudian bertanya, selama menjadi anggota DPR, apakah Ganjar pernah mendengar atau melihat bahwa suatu proyek di sana merupakan proyek partai tertentu.

"Tidak," ujar Ganjar.

Hakim juga bertanya soal ada tidaknya dominasi suatu partai selama berlangsungnya proses pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Baca: Disebut Nazaruddin Terima 500 Ribu Dollar AS, Ini Komentar Ganjar

Ganjar mengatakan, dalam pembahasan tentu ada perdebatan dari sesama anggota Dewan.

"Ada yang keras sekali ada yang biasa-biasa, datar, ada yang nyecar pemerintah," ujar Ganjar.

Hal yang diperdebatkan, misalnya apakah e-KTP itu nanti akan rusak atau tidak, datanya akan aman atau tidak, dan lain-lain.

"Sehingga suasana yang terjadi saat itu kondisinya relatif seperti rapat biasa saja. Sehingga saya enggak curigai ada (yang) aneh-aneh (dalam) pembahasan di level Dewan," ujar Ganjar.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/12434261/hakim-cecar-ganjar-pranowo-soal-e-ktp-proyek-partai-tertentu

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke